Publikasi Ekonomiku

Abstrack

2011-03-29T19:31:00.000+09:00

2009-05-02T11:44:00.002+09:00

GLOBALISASI DAN FDI DI INDONESIA

Oleh

Sammy Saptenno, SE, M.Si

Adam Smith dalam tulisannya An Inquiry Into The Wealth of Nation atau yang dikenal dengan The Wealth of Nation (1776) mengatakan secara alami bahwa manusia akan selalu memperoleh dorongan untuk dapat meningkatkan agar lebih baik bagi dirinya sendiri. Kemudian menjelaskan bahwa perdagangan bebas (free trade) akan membawa keuntungan bagi kedua Negara tersebut, jika salah satu dari kedua Negara tersebut tidak memaksa untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan deficit neraca perdagangan bagi mitra dagangnya.

Kemudian Keynes dengan tulisannya The General Theory of Employment, Interest and Money (1936): demand-side economic dengan Visible Hand dari Pemerintah yang mengimbangi kekurangan Invisible Hand dari Pasar pada tingkat Makro-nasional. Keynes menjelaskan bahwa harus ada campur tangan Pemerintah untuk menstabilkan atau menyeimbangi kekuatan pasar yang disebutnya sebagai Invisible Hand yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, dan jika tidak ada campur tangan atau regulasi oleh Pemerintah maka tatanan perekonomian suatu negara akan rusak dengan sendirinya. Disamping itu, Keynes juga menggagas Konperensi Bretton Woods yang merupakan tonggak lahirnya IMF, World Bank dan ITO sebagai regulator pada tingkat makro-global.

Dengan adanya perkembangan dan revolusi yang terjadi di dunia yang kemudian memicu perang dunia 1 dan 2 pada awal abat XX, pada akhirnya membuahkan hasil integrasi ekonomi internasional sehingga berdirilah lembaga keuangan internasional yang berdiri kokoh hingga saat ini, yaitu bank dunia (world bank), dana moneter internasional (International Monetary Fund/IMF), Organisasi perdagangan internasional (international trade organization/ITO), perjanjian umum tentang perdagangan dan tariff (General Agreement on trade and tariffs/GATT) dan Organisasi perdagangan dunia World trade Organization/WTO). Organisasi-organisasi ini merupakan regulator global yang sangat berperan dan sangat menentukan perekonomian global.

Globalisasi merupakan pencerminan dari kebebasan yang akan membawa ke suatu kondisi yang tidak dapat dibendung oleh Negara manapun didunia ini termasuk Indonesia. Organisasi perdagangan dunia (WTO) sangat mendorong peningkatan perdagangan dunia melalui pemanfaatan revolusi teknologi dan komunikasi, dan menurunkan hambatan arus impor-ekspor. Dengan adanya dorongan ini maka dengan adanya ketidak seimbangan dan perbedaan kekuatan pelaku ekonomi mengakibatkan keuntungan melalui penghapusan hambatan perdagangan dinikmati oleh kelompok kuat atau Negara yang kuat dan melemahkan Negara yang lemah atau Negara kecil dan yang sedang berkembang. Pada forum WTO juga Negara-negara maju berperilaku munafik antara lain menuntut Negara-negara berkembang membuka pasarnya untuk produksi industry Negara-negara maju, sambil Negara maju tersebut memproteksi produk pertaniannya sendiri dengan cara menetapkan kuota impor dan pajak impor yang tinggi untuk produk-produk pertanian Negara-negara berkembang.

Investasi Langsung Luar Negeri atau Foreign Direct Invesment (FDI)

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri.

Patut dicatat pula bahwa dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (Overseas Development Assistance) dulunya adalah sumber utama dana pembangunan di banyak negara berkembang. Namun, pada tahun 2000 total ODA hanya tinggal setengah dari jumlahnya sebelum tahun 1990an. Pembiayaan swasta (privat), melalui FDI, telah menjadi sumber terbesar dari dana 'pembangunan'. Peningkatan luarbiasa FDI ini adalah akibat dari pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan transnasional dalam ekonomi global. Dari hanya sekitar 7.000 perusahaan multinasional di tahun 1960, angka itu melejit melampaui 63.000 dengan sekitar 690.000 afiliasi atau cabang menjelang akhir tahun 1990an. Lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, sementara perusahaan-perusahaan subsider(cabang)nya beroperasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Inilah gambaran sektor privat yang diperkirakan menguasai lebih dari duapertiga perdagangan internasional.

Pemerintah sangat memberi perhatiaan pada FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, dan pendanaan yang baru.

Dampak Globalisasi dan FDI Bagi Indonesia

Globalisasi secara umum menimbulkan tiga kecenderungan;

· Ekonomi local diserap kedalam ekonomi global, dengan kekuatan yang terkonsentrasi pada Transnational Corporations (TNCs) yang muncul sebagai akibat dari adanya investasi langsung asing (FDI).

· Terancamnya jati diri masyarakat local oleh arus barang, informasi, gaya hidup, dan nilai eksternal yang dapat melahirkan konflik dan sikap mengada-ada pada pihak yang tidak percaya diri.

· Terancamnya kelestarian lingkungan hidup karena konsumsi global yang melebihi daya dukung alam serta polusi yang diakibatkannya.

· Ketiga kecenderungan diatas melahirkan kecenderungan lain; lahirnya kekuatan local yang menghadang kekuatan global.

Selain itu dampak Globalisasi juga berdampak pada kebijakan pemerintah nasional dinegara berkembang:

· Kebijakan nasional dapat dihadang oleh gugatan diforum internasional, seperti ILO dan WTO, sebagai pelanggaran kesepakatan bersama.

· TNCs memasukkan aliran modal, teknologi dan manajemen tetapi kurang dibarengi akuntabilitas terhadap Negara yang dimasuki.

Liberalisasi dan FDI di Indonesia

UU Penanaman Modal pertama (UU No. 1/1967) yang dikeluarkan oleh Orde Baru dibawah pemerintahan Suharto sebenarnya mengatakan dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. Pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air minum, KA, tenaga nuklir, dan media masa dikategorikan sebagai bidang usaha yang bernilai strategis bagi negara dan kehidupan sehari-hari rakyat banyak, yang seharusnya tidak boleh dipengaruhi pihak asing (Pasal 6 ayat 1).

Setahun kemudian, UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968) menyatakan: "Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional" (Pasal 3 ayat 1). Dengan kata lain, pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang "... pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media masa" (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1).

Dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mengadakan International Infrastructure Summit pada tanggal 17 Januari 2005 dan BUMN summit pada tanggal 25-26 Januari 2005.
Infrastructure summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar perusahaan. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia..
BUMN summit menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. Dengan kata lain, artinya tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. Di masa depan seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif untuk mendapatkan laba.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang saat ini sedang berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya FDI bagi pemerintah Indonesia. Semangat ayat-ayat dalam UUD 1945 yang bermaksud melindungi barang dan jasa publik yang bersifat strategis telah sirna.

Listrik Taon Baru Mati Hidup.

2009-01-22T00:17:00.003+09:00

Indonesia merupakan negara kepulauan yang katanya kaya akan sumber daya alam. Untuk itu Segala macam sumber daya alam yang berhubungan dengan orang banyak dikuasai dan dikelola oleh Negara kita ini.
Listrik merupakan salah satu sumber daya yang paling dikuasai oleh Pemerintah. Dengan dalil berhubungan dengan kepentingan orang banyak (masyarakat) yach kita ini maka penguasaan dan pengendalian pelistrikan di seluruh wilayah NKRI di kelola dan dikoordinir oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dalam kenyataannya, PLN tidak mampu untuk menyediakan listrik yang layak bagi masyarakat, malahan lebih parah lagi, pemadaman listrik secara bergilir terus terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, belum lagi masih banyak daerah atau desa-desa yang belum tersentuh aliran listrik negara ini.
PLN yang merupakan perusahaan monopoli dibidang pelistrikan, semestinya dan seharusnya memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tetapi kenyataannya malah merugi terus dari tahun ketahunnya. yang lebih parah lagi kerugian ini harus ditanggung oleh rakyat secara tidak langsung.
Ketidak sanggupan PLN mencerminkan kegagalan Pemerintah dalam mengatasi masalah pelistrikan di negara ini. Untuk itu sebaiknya pemerintah harus berbesar diri untuk mengundang Investor atau pemain baru untuk berusaha di bidang pelistrikan di Indonesia.
Sudah saatnya dan tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk membuka peluang bagi investor khususnya investor asing yang tentunya mempunyai pengalaman dan teknologi yang jauh lebih maju dari yang dimiliki PLN.
Dengan adanya Investor baru yang menyediakan layanan pelistrikan di negara ini, saya rasa pasti segala masalah kelistrikan teratasi dengan mudah, dan masyarakat dapat menikmati listrik dengan kualitas yang lebih baik, dengan harga yang lebih terjangkau, dan juga pasti dengan adanya persaingan dibidang kelistrikan ini, PLN akan lebih profesional dan lebih baik.
Good Luck. God Bless You

SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 2008

2008-12-25T23:49:00.004+09:00

SADIKI LAI MATAHARI SU SOSO PAR MASO, TAHURI KAJADIANG SU MAU BABUNYI, MARI KATONG SAMBUT DENG DONCI, TIFA KULIBIA, TOTOBUANG PAR BIKIN RAME PESTA KAJADING............MARI RAME-RAME KATONG BAKUBAE.....DAMAI,CINTA KASIH DENG KEADILAN PAR SAMUA ORANG SUPAYA ORANG LAIN JUGA DAPAT BERBAGI. SALAMAT KAJADIANG.

BIAR TANGAN DENGAN TANGAN SENG BAKU DAPA, MAR HATI SU SAMPE KAMUKA PAR BILANG........... SELAMAT KAJADIANG 25 DESEMBER 2008, TETA MANIS SAYANG KATONG SAMUA.

TAHIRU UPU SU BABUNYI, TIFA RAJA SU BAPUKUL, DONCI ANA NEGRI BA KAPATA: JURU SLAMAT SU ADA DENG BAWA DAMAI PAR KATONG SAMUA.

DARI BATU KITA BELAJAR KETEGARAN, DARI AIR KITA BELAJAR KETENANGAN, DARI TANAH KITA BELAJAR KEHIDUPAN DAN DARI TUHAN YESUS KITA BELAJAR ARTI KASIH.............

LETS... HOPE & JOY OF XMASAT THIS MOMENT, AS BREATH & SHINE.....TO CHANGE THE PAST OF LIFE TO MAKE BETTER THING IN THE FUTURE FOR EVERYONE..... MARRY X-MAS.

JESUS LOVE US.

Clay David Efraim Saptenno

2008-10-24T22:03:00.004+09:00

Lahir, 13 Oktober 2008
Meninggal, 18 Oktober 2008

Kau Begitu Sempurna
Dimataku Kau Begitu Indah
kau membuat diriku kan selalu mengingat mu

Disetiap langkahku
kukan selalu merindukan Dirimu
Tak bisa kubanyangkan hidupku tanpa dirimu

Janganlah kau tinggalkan diriku
takan mampu menghadapi semua
Hanya bersamamu kuakan bisa

Kau adalah Darahku
Kau adalah Jantungku
Kau adalah Hidupku
Lengkapi diriku
Oh sayangKu Kau begitu
SEMPURNA...................................................

Apa yang Tuhan Buat adalah baik, dan rencana Tuhan adalah Indah Pada Waktunya.
Terima KAsih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu dan mendukung Kami dalam Doa. Kiranya Tuhan Memberkati kita semua. Amin.......

WAGE LED GROWTH

2008-08-14T23:52:00.001+09:00

WAGE LED GROWTH

Pendahuluan

Kegiatan perekonomian negara telah bergantung pada market yang ada. Demikian pula dengan Indonesia yang tidak dapat lepas dari hal tersebut. Dengan keikutsertaanya dalam AFTA dan WTO, maka mau tidak mau Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain. Perbaikan secara

terus menerus dan peningkatan kemampuannya merupakan kunci untuk tetap dapat bersaing di dunia internasional. Pertumbuhan GDP menjadi salah satu indikator bagi kemajuan perekonomian suatu negara.

Secara makro economi GNP/GDP dapat dihitung dengan beberapa methode dan indikator. Dalam kaitannya dengan produktifitas maka dengan GDP dapat dihitung pula berapa Total Factor Productifity (TFP) dari sebuah negara. TFP menggambarkan sejauh mana Capital dan Labour dapat bersinergi sehingga menghasilkan output yang lebih besar.

Walaupun sebagian ahli ekonomimakro setuju bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi pengangguran dan output, paling tidak dalam jangka pendek cabang baru dari klasik menentang pendekatan standar. Pendekatan ini hamper sama dengan pendekatan klasik dalam menekankan harga dan upah fleksibel, tetapi memasukan cirri baru yang disebut harapan rasional untuk menjelaskan pengamatan seperti Philip curve.

Makroekonomi klasik baru menyatakan bahwa:

Harga dan upah fleksibel
Orang menggunakan semua informasi yang tersedia dalam membuat keputusan

Bagian pertama dari pendekatan klasik baru diambil dari asumsi klasik dari harga dan upah fleksibel. Artinya adalah harga dan upah menyesuaikan diri dengan cepat untuk mengimbangi penawaran dan permintaan.

Asumsi baru dan yang kedua diambil dari perkembangan moderen dalam area seperti statistik dan perilaku dalam ketidak pastian. Hipotesis ini menyatakan bahwa orang membentuk harapan mereka berdasarkan informasi yang tersedia. Dibawah asumsi ini pemerintah tidak dapat menipu rakyat, karena rakyat cukup informasi dan mempunya akses pada informasi yang sama dengan pemerintah.

Cara yang baik dalam menyajikan proses inflasi dikembangkan oleh ahli ekonomi A.W. Philips, yang mengukur penentuan inflasi upah. Setelah melakukan studi terhadap data pada pengangguran dan upah di Inggris, Philips menentukan hubungan kebalikan antara pengangguran dan perubahan upah uang. Ia menemukan bahwa upah akan cenderung naik ketika pengangguran rendah dan juga sebaliknya. Pengangguran yang tinggi mengurangi pertumbuhan pada upah uang karena pekerja tidak menekan kenaikan upah saat pilihan akan pekerjaan hanya sedikit, dan lagi perusahaan akan mempertahankan permintaan upah saat keuntungan rendah.

Kurva Philips berguna untuk menganalisa gerakan jangka pendek pengangguran dan inflasi. Gambaran sederhana ditunjukan pada gambar berikut ini. Pada gambar 1 dubawah ini, sumbu horisontal adalah tingkat pengangguran, sumbu vertikal sebelah kiri adalah tingkat inflasi harga tahunan, dan sumbu vertikal sebelah kanan adalah menunjukan inflasi upah uang. Apabila kita bergerak ke kiri pada kurva Philips dengan mengurangi pengangguran, tingkat harga dan upah meningkat sebagai indikasi kurva bertambah tinggi.

∆ P/P ∆ W/W

8 - - 9

7 - - 8

6 - - 7

5 - - 6

4 - - 5

3 - - 4

2 - - 3

1 - - 2

. / / / / / / / / / / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat Pengangguran (%)

Gambar 1. Kurva Philips Jangka Pendek Menggambarkan Pertukaran antara inflasi dan pengangguran

Bagian penting dari aritmatika inflasi terdapat pada kurva ini. Anggap saja produktivitas tenaga kerja (output per pekerja) naik pada tingkatan tetap 1% tiap tahun. Selanjutnya asumsikan bahwa perusahaan mengatur harga sebagai basis biaya pekerja rata-rata, jadi harga selalu berubah hanya sebesar biaya tenaga kerja rata-rata perunit output. Jika upah naik 4%, dan produktivitas naik 1%, kemudian biaya kerja rata-rata akan naik 3%. Akibatnya harga juga akan naik 3%.

Dengan menggunakan aritmatika inflasi ini, kita dapat melihat hubungan antara peningkatan upah dan harga pada gambar 1. Dua skala ini hanya dibedakan oleh asumsi tingkat pertumbuhan produktivitas (jadi harga yang berubah 4% pertahun akan berhubungan dengan perubahan upah 5% per tahun jika produktivitas tumbuh 1% pertahun dan jika harga selalu naik secapat biaya rata-rata tenaga kerja)

Hubungan antara harga, upah dan produktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut: Fakta bahwa harga ditentukan oleh biaya rata-rata karyawan per unit output menggambarkan bahwa P selalu sebanding dengan WL/Q, dimana P adalah tingkat harga, W adalah tingkat upah, L adalah jam kerja, dan Q adalah output. Lebih lanjut diasumsikan bahwa produktivitas rata-rata karyawan (Q/L) naik dengan lancar pada angka 1% pertahun. Oleh sebab itu jika upah naik 4% pertahun, harga akan naik 3% pertahun.

(Tingkat inflasi) = (Tingkat pertumbuhan upah) – (tingat pertumbuhan produktivitas).

Kasus yang dikuasai oleh pembelanjaan konsumsi lebih besar dalam kaitan dengan gaji/upah riil yang lebih tinggi dan menurunkan share laba disebut wage-led, sedangkan kasus yang dikuasai oleh lebih besar pembelanjaan investasi dalam kaitan dengan share laba lebih tinggi dan menurunkan upah nyata disebut sebagai profit-led. (Amit Bhadury, 2007).

Produktivitas

Menurut Paul Mali, Produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama didalam organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil-hasil. Menurut ILO produktivitas adalah Perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan yang dihasilkan merupakan ukuran produktivitas. Elemen - elemen produksi tersebut berupa : tanah, kapital, buruh, dan organisasi. Sedangkan oleh Dewan Produktifitas Nasional (DPN) didefinisikan secara filosofis sebagai sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pada dasarnya produktivitas harus dapat memenuhi unsur efektifitas, efisien dan kualitas.

Pengukuran Produktivitas secara teknis pada dasarnya adalah hasil dari Input (I) dibagi Output (O). Semakin besar input dan semakin kecil output maka produktivitasnya semakin besar. Produktivitas juga dapat digambarkan sebagai

berikut :

· Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap

· Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik

· Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik

· Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) naik tetapi jumlah

kenaikan Output lebih besar daripada kenaikan Input.

· Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi jumlah

penurunan Input lebih kecil daripada turunnya Output.

Untuk pengukuran produktivitas di tingkat perusahaan dapat digunakan penghitungan Produktivitas Total Faktor perusahaan yang dihasilkan dari penghitungan Nilai Tambah, labour share dan capital share. Produktivitas Total faktor ini adalah hasil dari Produktivitas dari semua variabel yang mendukung berjalannya suatu usaha. Berdasarkan pengalaman Malaysia dalam mengkaji Produktivitas Total Faktor didapat 4 komponen pendukung yaitu : Quality of labour, Capital structure, Demand Intensity dan Technical Progres. Dari kajian tersebut tercermin bahwa Produktivitas total faktor dihasilkan dari labour dan juga capital.

Didalam peningkatan produktivitas sendiri terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada peningkatannya baik itu di tingkat makro, mikro maupun bagi tiap individu. Di tingkat makro, stabilitas politik dan keamanan, kondisi Sumber daya (SDM, alam dan Energi), pelaksanaan pemerintah, kondisi infrastruktur berupa transportasi dan komunikasi dan yang tidak kalah penting adalah perobahan struktural dalam bidang sosial dan budaya. Di tingkat mikro, faktor internal meliputi sumber daya manusia, teknologi, manajemen, demand intensity dan struktur modal. Selain faktor faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi meliputi produktivitas di tingkat mikro level diantaranya kebijaksaan pemerintah, kondisi politik, sosial, ekonomi dan hankam serta tersedianya sumber daya alam. Di tingkat individu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah sikap mental (budaya produktif), pendidikan, ketrampilan, kompetensi dan apresiasi terhadap kinerja.

Apa keuntungan dari peningkatan produktivitas? Keuntungan peningkatan produktivitas di tingkat nasional (Makro) dengan peningkatan produktivitas maka kemampuan bersaing meningkat khususnya dalam perdagangan internasional yang menambah pendapatan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar hidup dan martabat bangsa, memperkokoh eksistensi dan potensi bangsa yang berarti memantapkan ketahanan nasional, sebagai alat untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan tumbuhnya dunia usaha yang membawa pengaruh bertambahnya lapangan kerja.

Di tingkat perusahaan (mikro) maka dengan peningkatan produktivitas akan memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dan mutu produksi lebih baik, menunjang kelestarian dan perkembangan perusahaan, menunjang terwujudnya hubungan industrial yang lebih baik dan mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja. Di tingkat individu akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat serta pengakuan potensi individu serta meningkatkan motivasi kerja dan keinginan berprestasi. Secara umum dapat diringkas sebagai berikut :

Keuntungan atau laba bagi para pemegang saham dan para investor.
Pekerjaan dan upah bagi para pekerja.
Barang-barang dan jasa-jasa yang berkualitas untuk para konsumen.
Pajak dan pendapatan-pendapatan lain untuk Pemerintah Daerah dan Negara

Pengupahan

Di dalam dunia usaha, pengupahan merupakan hal yang sewajarnya sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang diberikan pekerja atau buruh kepada perusahaan. Jadi ketika perusahaan merekrut pekerja atau buruh yang diharapkan adalah pekerja/buruh dapat menjalankan serangkaian pekerjaanya untuk menghasilkan barang atau jasa yang mendukung kegiatan usaha sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang didapat tersebut salah satunya digunakan perusahaan untuk memberikan kompensasi berupa upah kepada pekerja/buruh. Jadi keberadaan pekerja/buruh dalam suatu perusahaan adalah dalam kerangka bisnis kemitraan dan bukan kerangka kegiatan sosial. Hal tersebut seiring dengan defini upah pada uu no 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Kontribusi pekerja kepada perusahaan dengan menjalankan pekerjaannya kemudian dapat disebut sebagai kinerja atau juga dapat disebut sebagai produktivitas. Semakin baik kinerja dan produktivitasnya maka sudah selayaknya pekerja / buruh mendapat upah yang lebih baik dibanding pekerja/buruh yang rendah kinerja dan produktivitasnya. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 13 pasal 92 ayat (2) yang isinya,

“Pengusaha melakukan meninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”.

Dalam peraturan ketenaga kerjaan, kita juga mengenal Upah Minimum yang diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/ 1999. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa

“Upah Minimum adalah Upah Bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok

termasuk tunjangan tetap”.

Makna dari Upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja/buruh supaya tidak diekspolitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Upah minimum juga hanya diberlakukan untuk pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Terkait dengan upah dan KHM ada baiknya kita perhatikan pula dari sisi perusahaan yaitu seberapa mampu perusahaan untuk membayar upah tenaga kerja tanpa menghambat kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha tetap terus berjalan dan kepentingan pekerja dalam job security, income security dan social security tetap terjaga. Hal ini penting bila kita mengingat keadaan rata-rata UKM di Indonesia dimana kemampuannya rata-rata pada saat ini sangat terbatas. Belum lagi tantangan kedepan UKM harus siap bersaing dengan investor asing yang lebih memiliki kemampuan modal yang lebih baik mengingat perdagangan bebas akan berlaku di Indonesia.

Dalam praktek dilapangan upah minimal kemudian dijadikan standar bagi kenaikan upah keseluruhan bagi suatu perusahaan dalam regio tertentu karena upah minimum dijadikan standar bagi setiap perusahaan sebagai upah terendah. Karena nilai upah terendah naik maka akan mendorong upah pada struktur diatasnya akan naik. Fenomena ini yang kemudian lebih dikenal dengan upah sundulan. Penentuan upah ini kemudian dirasakan tidak adil bagi pekerja bila ternyata kenaikan upah minimal ternyata lebih kecil dari naiknya pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari produktifitas pekerja. Atau juga tidak adil bagi perusahaan bila kenaikan Upah Minimum lebih besar dari pendapatan perusahaan yang didapat dari produktivitas pekerja.

Di perusahaan review upah dilaksanakan sesuai dengan kinerja pekerja dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar. Untuk skema dan struktur upah akan disesuaikan dengan bentuk organisasi dari perusahaan itu sendiri karena memang setiap perusahaan mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi kenaikan upah yang diberikan pada masing-masing pekerja akan berbeda-beda sesuai dengan kompetensi, kontribusi, jabatan, masa kerja dan lain sebagainya.

Kaitan Produktivitas dan Pengupahan

Produktivitas dan pengupahan sangat erat sekali hubungannya. Ketika pekerja bekerja secara produktif sehingga memberikan kontribusi besar pada perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan maka sudah selayaknya perusahaan memberikan penghargaan. Namun akan berlaku sebaliknya, jika pekerja tidak bekerja produktif sehingga kontribusinya rendah terhadap perusahaan maka sudah selayaknya pula kalau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja juga rendah.

Selama ini kita sudah mengenal Produktivitas Total Faktor (PTF) untuk tingkat perusahaan. Adjustment pada pengupahan ini dapat dihubungkan dengan pertumbuhan dari PTF. Penghitungan pertumbuhan dari PTF didapat dari pertumbuhan nilai tambah dan modal serta tenaga kerja. Dari PTF ini kemudian baru dapat dipecah berapa pertumbuhan dari real labour productivity dan real capital productivity. Perubahan dari real labour productivity inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk perencanaan penghitungan labour cost dimana wage adjustment didalamnya.

Dari labour cost ini baru kemudian diturunkan kembali berapa besar untuk fix wage, variable wage, training dan lain-lain sesuai dengan struktur dan skala upahnya dan keadaan pada perusahaan tersebut. Setiap orang tenaga kerja bisa jadi tidak sama dalam menerima perubahan upah karena juga dilihat dari kinerja masing-masing dari setiap orang (absensi, kedisiplinan, kepatuhan, kompetensi dan lain-lain). Dan setiap perusahaan akan berbeda-beda pula struktur dan skema upahnya karena disesuaikan dengan struktur organisasi, budaya perusahaan, keadaan perusahaan yang masing-masing mempunyai karakteristik masing.

Dengan konsep tersebut maka wage adjustment benar-benar didasarkan pada produktivitas. Bila memang Pendapatan perusahaan besar dan real labour productivity besar maka wage adjustment dapat dihasilkan secara signifikan. Diharapkan dengan konsep ini wage adjustment dapat adil bagi pekerja dan pemberi kerja, sutainability perusahaan terjaga, mendorong pekerja untuk lebih produktif dan pemberi kerja dapat mengembangkan usahanya yang berarti terserapnya tenaga kerja dan memperbesar pendapatan daerah.

Untuk upah minimum ada baiknya kenaikannya tidak hanya didasarkan pada kenaikan inflasi terkait komponen hidup minimum, namun juga berdasarkan data produktivitas tenaga kerja nasional. Hal ini dimaksudkan agar kenaikan upah minimum juga berbanding lurus dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja. Adapun peninjauan upah minimum ditinjau minimal 2 tahun sekali dan dilaksanakan oleh lembaga independen sehingga bukan berdasarkan hasil dari negosiasi.

Akhir dari pembahasan Upah dan Produktivitas adalah bagaimana pengupahan diletakaan dalam kerangka kegiatan usaha yang berkeadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. Pengupahan yang menjamin keberlangsungan usaha dengan memperhatikan company ability to pay dan juga menjaga kepentingan pekerja supaya job security, income security dan social security tetap terjaga. Pengupahan dikaitkan dengan produktifitas juga berarti upah yang mencerminkan produktivitas dan upah yang dapat mendorong produktivitas. Disini tenaga kerja diletakkan sebagai modal dan bukan biaya untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha.

Maka sudah saatnya produktivitas sebagai faktor pendorong bagi semua pihak baik dari pekerja maupun pemberi kerja untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik ke depan. Upah yang ditentukan oleh data real dari produktivitas dan bukan semata-mata bukan kemampuan bernegosiasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengupahan dikaitkan dengan produktivitas menuju pengupahan yang berkeadilan.

Hubungan Produktivitas, Upah dan Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan dampaknya terhadap makro ekonomi agregat; pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga sangat barperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal. Tingkat harga merupakan opportunity cost bagi masyarakat dalam memegang aset finansial. Semakin tinggi perubahan tingkat harga maka makin tinggi pula opportunity cost untuk memegang aset finansial. Artinya masyarakat akan merasa lebih beruntung jika memegang aset dalam bentuk rill dibandingkan aset finansial jika tngkat harga tetap tinggi. Jika aset finansial luar negeri dimasukkan sebagai salah satu pilihan aset, maka perbedaan tingkat inflasi dalam negeri dan internasional dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi overvalued dan pada gilirannya akan menghilangkan daya saing komoditas Indonesia.

Krisis moneter 1997/1998 telah menuntut perubahan tatanan kelembagaan bangsa Indonesia menjadi Bank sentral yang independen. Perubahan ini didasari pada munculnya pendapat kuat yang mengatakan bahwa salah satu penyebab krisis adalah ketidak mampuan bank Indonesia bertindak objektif karena selama periode praktis kebijakan Bank Indonesia selalu dianggap terkait dengan kepentingan politik pemerintah. Perubahan tatanan ini diwujutkan pada penggantian Undang-undang No. 13 Tahun 1968 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang No.23 Tahun 1999, kebijakan moneter memasuki suatu era baru dalam sejarah moneter di Indonesia. Bank Indonesia selain menjadi lembaga independen juga mempunyai peran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan sistem nilai tukar mengambang, secara implisit tujuan kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga kestabilan harga, dalam perkataan lain Bank Indonesia mempunyai sasaran tunggal yaitu Inflasi.

Selain faktor utama inflasi yaitu tingkat harga, inflasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor produktivitas dan besaran upah yang diterima pekerja. Setelah kita mengetahui bersama hubungan antara porduktivitas dengan upah, maka dalam kaitannya dengan inflasi maka produktivitas yang tercermin dari tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan maupun secara agregat, akan turut mempengaruhi konsumsi perusahaan yang akan berpengaruh langsung terhadap jumlah uang beredar dan juga inflasi. Demikian halnya dengan besaran upah yang diperoleh pekerja, juga akan menentukan atau berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan saving dari pekerja tersebut.

Semakin besar produktivitas maka akan mendorong kenaikan upah dan insentif yang diterima pekerja, dan selanjutnya akan berpengaruh kepada tingkat besaran konsumsi dan saving pekerja tersebut, yang pada akhirnya juga akan sangat mempengaruhi inflasi. Dalam kenyataan yang ada belakangan ini di Indonesia, dapt kita lihat dan rasakan bahwa kenaikan upah dan gaji pekerja dan pegawai akan diikuti dengan multiplier efek yang akan mendorong dari naiknya harga-harga barang konsumsi serta jasa yang ada dipasar, yang selanjutnya akan berpengaruh langsung pada naiknya tingkat inflasi yang cukup besar, sehingga dapat kita lihat bahwa target inflasi yang ditargetkan Bank Indonesia sebesar sebesar 3-4% akan sangat sulit dicapai, yang diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM yang mempunyai efek multiplier yang sangat luas.

Dengan mencermati kondisi dan gejolak sekarang ini, maka selain faktor harga, maka besaran upah cukup berpengaruh terhadap laju tingkat inflasi dan tidak bisa dipungkiri lagi, pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai penguasa otoritas moneter harus dapat menerapkan atau menjalankan kekuasaannya dalam kebijakan moneter, salah satunya dengan memperhatikan suku bunga Bank Indonesia yang berlaku, yang tentunya akan mempengaruhi suku bunga pinjaman maupun suku bunga tabungan, sehingga peningkatan produktivitas yang berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan dapat tersalurkan dengan baik, dan juga besaran tingkat upah pekerja tidak semuanya dipakai untuk konsumsi, tetapi juga dapat disaving dalam bentuk tabungan atau deposito, yang pada akhirnya akan mengurangi uang yang beredar dan mungkin bisa berpengaruh bagi penekanan laju Inflasi.

KESIMPULAN

Harga bukanlah factor penentu utama Inflasi, melainkan Upah dan produktivitas juga mempunyai andil yang besar dalam mempengaruhi Inflasi.
Produktivitas sangat dipengaruhi tingkat upah yang diperoleh buruh atau pekerja, dan sebaliknya.
Disamping produktivitas, penentuan besaran upah dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi lainnya, seperti tingkat harga, kebijakan pemerintah, GDP dan lainnya.
Pertumbungan produktivitas yang diikuti dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk menambah konsumsi faktor produksi untuk meluaskan usaha atau juga bisa menambah uang perusahaan di Bank.
Besaran upah akan mendorong orang dalam hal ini pekerja untuk menentukan besaran yang dikonsumsi dan yang akan ditabung.
Tingkat bunga pinjaman dan tabungan akan mempengaruhi minat dan keinginan organisasi atau perusahaan dan pekerja untuk berinvestasi dan meningkatkan tabungannya.
Bank Indonesia sebagai penguasa otoritas moneter Indonesia harus bisa menerapkan kebijakan moneter yang dapat menahan laju Inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, Pengantar Makroekonomi, Jilid satu, Edisi Kesepuluh, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.

2. Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

3. Samuelson Nordhaus, Ilmu MakroEkonomi, PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2004.

4. Amit Bhaduri. On the Dynamics of Profit- and Wage-led Growth. wiiw Working Papers | 42. 2007

5. Robert C. Feenstra. Globalization and Its Impact on Labour. wiiw Working Papers | 44. 2007

6. Kazimierz Laski. Do Increased Private Saving Rates Spur Economic Growth? wiiw Working Papers | 44. 2007

Analisis Variabel Indikator Macroekonomi yang Berpengaruh terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia

2008-07-02T23:50:00.002+09:00

PENDAHULUAN

1.1. Apa itu Inflasi

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari Keterlibatan sektor moneter dan perbankan. Sebagai salah satu unsur penting, sektor moneter dan perbankan sering dianggap mampu untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi. Masyarakat secara positif masih memiliki pemahaman bahwa kebijakan pemerintah atas sektor moneter dan perbankan memiliki kekuatan yang lebih dari pada yang secara efektif dapat tercapai melalui instrumen tersebut, akibatnya timbul anggapan sektor moneter dan sektor perbankan mempunyai fungsi yang mampu memberikan pelayananbagi berlangsungnya sektor riil, kegiatan infestasi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi maupun kegiatan konsumsi.

Peranan Uang dalam Perekonomian, Uang dan kegiatan ekonomi Perkembangan perekonomian dapat diamati dari dua sektor yang saling terkait yaitu :

a. SEKTOR RIIL (pasar barang dan jasa) dan

b. SEKTOR MONETER (pasar uang).

Aliran uang akan sebanding dengan aliran barang dan jasa.

Teori Klasik:

M x V = P x T

dimana V dan T diasumsikan konstan dalam short run.

Uang, Suku Bunga, dan Inflasi, Ketidakseimbangan uang beredar (excess demand for money or excess money supply) mempengaruhi harga (inflasi) dan suku bunga. Perubahan suku bunga terjadi sebagai akibat perubahan jumlah uang beredar yang mencerminkan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran. SBI menjadi acuan bagi perkembangan suku bunga pinjaman, simpanan, atau suku bunga di pasar uang.

Untuk kepentingan mobilisasi dana dalam negeri, perbedaan tingkat inflasi akan menyebabkan timbulnya ekspetasi masyarakat terhadap terjadinya devaluasi dan mendorong timbulnya pelarian modal keluar negeri. Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel terakhir merupakan variabel penting dalam sektor publik. Kenaikan tingkat harga (inflasi) yang tinggi dapat menyebabkan;

Memburuknya distribusi pendapatan
berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara berkembang
terjadinya defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri
timbulnya ketidakstabilan politik

Berdasarkan ulasan diatas maka dapat didefenisikan Inflasi merupakan kenaikan didalam tingkat harga umum. Laju inflasi merupakan laju perubahan tingkat harga umum.

Krisis moneter 1997/1998 telah menuntut perubahan tatanan kelembagaan bangsa Indonesia menjadi Bank sentral yang independent. Perubahan ini didasari pada munculnya pendapat kuat yang mengatakan bahwa salah satu penyebab krisis adalah ketidak mampuan bank Indonesia bertindak objektif karena selama periode praktis kebijakan Bank Indonesia selalu dianggap terkait dengan kepentingan politik pemerintah. Perubahan tatanan ini diwujutkan pada penggantian Undang-undang No. 13 Tahun 1968 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kondisi Inflasi di Indonesia sangat berfluktuasi pada sepuluh tahun terakhir, dimana kondisi ini secara teoritis dipengaruhi oleh berbagai variabel dan indikator makro ekonomi maupun yang bukan makro ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penulisan atau kajian ini, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel atau indikator makro ekonomi tersebut, dalam hal variabel atau indikator tersebut adalah;

a. Jumlah uang beredar

Jumlah uang yang beredar biasa disebut juga dengan penawaran uang. dalam suatu kurun waktu tertentu sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Jumlah uang beredar dapat mengeser kondisi perekonomian dari baik ke buruk dan sebaliknya. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang berhubungan dengan jumlah uang beredar. Melalui kebijakan moneter, pemerintah diasumsikan mampu mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, manipulasi rasio simpanan legal (legal reserve) dan kontrol kredit. Bank sentral dapat mengubah tingkat diskonto, apabila tingkat diskonto dinaikan maka jumlah uang nominal yang beredar cenderung menurun dan sebaliknya, jika tingkat diskonto turun, maka jumlah uang nominal yang beredar cenderung naik. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli obligasi dipasar bebas. Penjualan surat obligasi oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar dipasar bebas dilakukan dengan membeli surat obligasi. Manipulasi rasio legal reserve dilakukan dengan mempengaruhi rasio simpanan legal minimum. Rasio simpanan legal minimum adalah angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Pemerintah dapat menciptakan uang lebih banyak dari pada sebelumnya jika rasio simpanan legal minimum diturunkan. Sebaliknya, jumlah uang beredar dapat dikurangi dengan manaikan rasio simpanan legal minimum. Selanjutnya kontrol kredit selektif, menggunakan moral suasion sebagai salah satu bentuk pengawasan. Bank sentral pada moral suasion, secara informal mempengaruhi kebijakan bank-bank umum, khususnya mengenai kebijakan dalam perkreditan. Jumlah uang beredar merupakan variabel atau indikator makro ekonomi yang menurut teori berpengaruh langsung terhadap kondisi inflasi suatu negara, jika jumlah uang beredar naik maka secara otomatis mempengaruhi peningkatan inflasi, dan sebaliknya jika jumlah uang beredar berkurang maka akan mempengaruhi menunrunkan inflasi, dalam hal ini Indonesia sebagai objek penelitian.

b. M2

Merupakan bagian yang mendefenisikan uang sebagai spekulator, Mencakup M1 ditambah tabungan dan simpanan berjangka lain yang, termasuk rekening pasar uang, Deposito berjangka dan juga dana lainnya yang berjangka panjang. Dalam teori ekonomi, M2 juga mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara pada tingkat tertentu. Jika M2 naik maka Inflasi menurun, dan sebaliknya jika M2 menurun maka inflasi meningkat.

c. Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit merupakan suatu tingkatan beban atau resiko yang dibebankan atau dikenakan pihak bank atau pemberi kredit terhadap kreditur yang meminjam sejumlah dana. Tingkat suku bunga kredit secara teori ekonomi juga ikut mempunyai andil dalam mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara, karena secara tidak langsung mempengaruhi kondisi moneter yang berhubungan dengan inflasi. Jika suku bunga kredit dinaikan maka tentunya orang akan enggan untuk meminjam uang, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah uang beredar dan penurunan inflasi, dan sebaliknya jika suku bunga diturunkan maka tentunya orang akan berani untuk meminjam uang dan seterusnya akan menyumbang bagi kenaikan jumlah uang beredar dan kenaikan inflasi.

d. Produk Domestik Bruto.

Pendapatan nasional sangat mempengaruhi pola konsumsi, biasanya pola konsumsi penduduk yang meningkat di negara sedang berkembang akan diikuti oleh kecenderungan meningkatkan impor, hal ini disebabkan produktivitas di negara tersebut belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Dalam kenyataan, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Sehingga untuk menaksir perubahan output angka yang digunakan adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). krisis ekonomi yang multidimensional di kawasan Asia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sehingga PDB Indonesia cenderung menurun. Analisis makro ekonomi menganggap bahwa makin besar pendapatan nasional suatu negara maka semakin besar pula inflasi. Krisis moneter yang melanda Indonesia yang dimulai dari pertengahan tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan berakibat terjadinya inflasi. PDB merupakan nama yang diberikan kepada total nilai barang jadi dan jasa yang dihasilkan didalam suatu negara selama satu tahun tertentu. Indeks harga dalam PDB secara teori ekonomi juga berpengaruh negatif pergerakan Inflasi suatu negara. Jika PDB naik maka akan berpengaruh pada penurunan inflasi

Dari ulasan teoritis diatas, maka penulis ingin melakukan kajian untuk melihat hubungan dan pengaruhnya variabel-variabel tersebut dengan tingkat inflasi dengan judul kajian pengaruh indikator makroekonomi terhadap tingkat Inflasi di Indonesia

1.2. Masalah

”Sejauh mana pengaruh jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit dan produk domestik bruto terhadap Inflasi di Indonesia”.

1.4. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh jumlah uang beredar, M2, suku bungan kredit dan produk domestik bruto terhadap Inflasi di Indonesia.
Sebagai bahan kajian yang tentang kebijakan moneter Indonesia khususnya yang berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

2.1. Data.

Data dalam penulisan kajian ini berasal dari data sekunder yang penulis peroleh dari sumber situs Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Data merupakan data runtun waktu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.

Data yang penulis pakai dalam penulisan kajian ini adalah data tingkat Inflasi, jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit, dan data produk domestik bruto, selama kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Data-data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1

Inflasi, Jumlah Uang Beredar, M2, Suku Bunga Kredit

Dan Produk Domestik Bruto

Tahun 1998-2007

(%)

Tahun

Inflasi

(Y)

Jumlah Uang Beredar

(X1)

(X2)

Suku bunga kredit

(X3)

Produk domestik bruto

(X4)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

77,60

2,00

9,35

12,55

10,03

5,06

6,40

17,11

6,60

6,56

56,36

13,60

17,95

12,38

5,29

9,63

9,14

15,36

17,37

20,70

62,35

11,92

15,60

12,99

4,72

8,12

8,14

16,42

12,03

18,85

22,72

22,62

16,86

17,11

18,09

17,05

14,59

14,20

15,71

13,92

2,24

2,03

4,02

3,71

5,04

4,58

5,04

5,70

5,51

6,32

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia yang di olah kembali

Perkembangan variabel-variabel tersebut juga dapat dilihat pada grafik 2.1 dibawah ini:

2.2. Analisis Data

Dalam kajian ini, penulis mengunakan model struktural, dimana penulis memasukan variabel-variabel independen berupa jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit dan produk domestik bruto yang berhubungan dan berpengaruh terhadap variabel dependen Inflasi. Maka diformulasikan model fungsionalnya adalah sebagai berikut:

Inflasi(Y) = f (Jumlah uang beredar(X1), M2 (X2), Suku bunga kredit(X3), Produk domestik bruto(X4)).

Y = f(X1, X2, X3, X4) (1)

Berdasarkan model fungsional diatas, maka dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

Y= α₀+ α₁x₁+ α₂x₂+ α₃x₃+ α₄X₄ (2)

Dari hasil korelasi dan regresi yang diolah dengan menggunakan program SPSS (Terlampir) dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pada model summry diperoleh R Square = 0,959 artinya perubahan variabel Independen dalam hal ini jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit dan PDB dapat menerangkan variabilitas sebesar 95,9% perubahan Inflasi, sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain.

2. Pada tabel Correlation, dapat kita baca bahwa hubungan (korelasi) jumlah uang beredar dan M2 dengan Inflasi adalah sangat kuat, yaitu 0,934 dan 0,964. Nilai positif artinya bila Jumlah uang beredar dan M2 naik, maka inflasi akan ikut naik. Sedangkan untuk variabel suku bunga kredit dan PDB tingkat signifikansinya masing-masing hanya sebesar 0,513 dan -0,471. Seterusnya dijelaskan bahwa jumlah uang beredar dengan M2 signifikansinya sangat kuat yaitu 0,992. dan seterusnya suku bunga kredit dengan PDB juga sangat kuat yaitu -0,927.

3. Menguji signifikansi hubungan linier antara inflasi dengan jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit, PDB.

Dalam tabel ANOVA, terbaca nilai Fhit = 28,998. Sementara itu dari tabel nilai statistik F dengan derajat bebas V1 = 4 dan V2 = 5 pada taraf signifikansi 0.005 (F4;5;0,005 ), kita peroleh nilai Ftabel = 5,192. Jadi tampak bahwa :

Fhit Ftabel

28,998 > 5,192

Karena nilai Fhit > Ftabel maka dapat disimpulkan ada hubungan linier.

Simpulan yang sama dapat kita peroleh dari perbandingan nilai sig dengan taraf signifikansi (α):

Sig α

0,001 < 0,005

Dengan demikian, model regresi yang dapat dipakai adalah:

Y = -18,487 – 2,095 X1 + 3,108 X2 + 0,645 X3 + 1,572 X4 (3)

(-0,405) (-1,888) (3,180) (0,67) (0,411)

Berdasarkan model regresi diatas, maka dapat diketahui bahwa perubahan tingkat inflasi signifikan dengan tingkat perubahan variabel jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit, PDB.

Dari hasil keseluruhan analisis yang ada, dapat diketehui bahwa jumlah uang beredar sangat berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat inflasi, dimana jumlah uang beredar berhubungan positif dan signifikan dengan inflasi, yang kemudian jika dibandingkan dengan teori yang ada maka hasil yang didapat yang menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia sesuai dengan teori ekonomi makro yang ada.

Dari hasil yang ada juga menunjukan bahwa M2 sebagai salah satu variabel makroekonomi juga berpangaruh dan signifikan terhadap tingat inflasi, dimana jumlah M2 berhubungan positif dan signifikan dengan inflasi, yang kemudian jika dibandingkan dengan teori makroekonomi yang ada, maka tentunya kondisi atau keadaan ini juga sesuai dengan teori yang ada.

Kemudian suku bunga kredit yang menurut teori ekonomi akan berbanding terbalik dengan tingkat inflasi juga menunjukan kondisi yang hampir sama akan tetapi dari hasil yang ada suku bunga kredit mempunyai hubungan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah uang beredar dan M2, tetapi tetap mempunya hubungan yang linier dengan tingkat inflasi.

Produk domestik bruto merupakan variabel selanjutnya yang dianalisis, dan hasil menunjukan bahwa PDB tingkat signifikansi hubugannya adalah negatif dan tidak terlalu signifikan dengan tingkat inflasi, kondisi ini sedikit bertentangan dengan teori ekonomi makro yang ada, dimana menurut teori PDB akan berhubungan positif dengan inflasi. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan pada awal tahun analisis yaitu tahun 1998, tingkat inflasi Indonesia berada dalam situasi hiperinflasi akibat dari krisis ekonomi dan moneter, dan kemudian pada pertengahan tahun analisis juga ada terjadi semacam fluktuasi tingkat inflasi akibat dari pengaruh variabel makro lainnya yang menyebabkan hasil analisis hubungan PDB dan Inflasi negatif.

KESIMPULAN

Perubahan variabel Independen dalam hal ini jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit dan PDB dapat menerangkan variabilitas sebesar 95,9% perubahan Inflasi, sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain.
Jumlah uang beredar berhubungan positif dan signifikan dengan inflasi, dengan tingkat signifikansi sebesar 0, 934.
M2 berhubungan positif dan signifikan dengan inflasi, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,964.
Suku bunga kredit berhubungan positif tapi tidak signifikan terhadap inflasi, karena tingkat signifikansinya sebesar 0,513.
PDB berhubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan inflasi, karena signifikansinya sebesar -0,471.
Ada hubungan linier antara variabel independen (jumlah uang beredar, M2, suku bunga kredit dan PDB) terhadap variabel dependen tingkat inflasi. Nampak pada Fhit > Ftabel dan juga sig < α

DAFTAR PUSTAKA

1. Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

2. Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, Pengantar Makroekonomi, Jilid satu, Edisi Kesepuluh, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.

3. Miranda S Goeltom, The Indonesian Experience, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007.

4. Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

5. Samuelson Nordhaua, Ilmu MakroEkonomi, PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2004.

6. Sri Mulyono, Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi ketiga, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

7. www.bi.go.id

8. www.bps.go.id

LIBERALISME PEMBANGUNAN EKONOMI

2008-05-13T15:56:00.002+09:00

I. Pendahuluan

1.1. Apa itu Liberalisme

liberal diambil dari bahasa Latin liber, free. Liberalisme secara etimologis berarti falsafah politik yang menekankan nilai kebebasan individu dan peran negara dalam melindungi hak-hak warganya. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.

Liberalisme lahir dari sistem kekuasaan sosial dan politik sebelum masa Revolusi Prancis berupa sistem merkantilisme, feodalisme, dan gereja roman Katolik. Liberalisme pada umumnya meminimalkan campur tangan negara dalam kehidupan sosial. Sebagai satu ideologi, liberalisme bisa dikatakan berasal dari falsafah humanisme yang mempersoalkan kekuasaan gereja di zaman renaissance dan juga dari golongan Whings semasa Revolusi Inggris yang menginginkan hak untuk memilih raja dan membatasi kekuasaan raja. Mereka menentang sistem merkantilisme dan bentuk-bentuk agama kuno dan berpaderi.

Liberalisme antistatis, seperti yang diperjuangkan oleh Frederic Bastiat, Gustave de Molinari, Herbert Spencer, dan Auberon Herbert, adalah aliran ekstrem yang dikenal dengan anarkhisme (tidak ada pemerintahan) ataupun minarkisme (pemerintahan yang kecil yang hanya berfungsi sebagai the nightwatchman state. Liberalisme selalu menentang sistem kenegaraan yang didasarkan pada hukum agama. Oxford English Dictionary menerangkan bahwa perkataan liberal telah lama ada dalam bahasa Inggris dengan makna sesuai untuk orang bebas, besar, murah hati dalam seni liberal.

Pada awalnya, liberalisme bermaksud bebas dari batasan bersuara atau perilaku, seperti bebas menggunakan dan memiliki harta, atau lidah yang bebas, dan selalu berkaitan dengan sikap yang tidak tahu malu. Bagaimanapun, bermula pada 1776-1788, oleh Edward Gibbon, perkataan liberal mulai diberi maksud yang baik, yaitu bebas dari prasangka dan bersifat toleran. Maka pengertian liberal pun akhirnya mengalami perubahan arti dan berkembang menjadi kebebasan secara intelektual, berpikiran luas, murah hati, terus terang, sikap terbuka dan ramah.

Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik dan juga kemudian berkembang di bidang ekonomi.

Dalam liberalisme budaya, paham ini menekankan hak-hak pribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati.Liberalisme budaya secara umum menentang keras campur tangan pemerintah. Belanda, dari segi liberalisme budaya, mungkin negara yang paling liberal di dunia. Sedangkan liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas.

1.2. Apa itu Liberalisme Ekonomi

Usaha masing-masing orang untuk memperjuangkan kemajuan dan kepentingan dirinya sendiri akan dengan sendirinya menghasilkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat. Demikianlah inti paham Adam Smith tentang the invisible hand, “tangan tak kelihatan” yang – sesuai paham “keselarasan yang ditetapkan sebelumnya” (oleh Tuhan, lih. Leibniz) – akan mengarahkan usaha-usaha individual pada kemajuan dan kepentingan bersama.

Liberalisme ekonomis merupakan ajaran yang melahirkan kapitalisme. Ajaran ini meniupkan semboyan “laissez faire, laissez aller”, yang membiarkan pasar berjalan sendiri. Liberalisme menuntut orang agar bebas berdagang (menentang bea cukai), memilih tempat berproduksi dan bekerja, juga bebas mengadakan perjanjian kerja dan ekonomis lainnya. Negara diharapkan sedikit mungkin mengintervensi permainan bebas tawaran dan permintaaan baik di pasar komoditi maupun di pasar kerja.

Laissez-faire [lɛse fɛr]) adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti "biarkan terjadi" (secara harafiah "biarkan berbuat"). Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Laissez-faire menjadi sinonim untuk ekonomi pasar bebas yang ketat selama awal dan pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pendukung doktrin ini berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efesiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy). Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya tersebut akan menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan menekan perusahaan.

Dalam pandangan laissez-faire, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan bersandar pada sumbangan dan sistem pasar. Laissez faire juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberi hak khusus dalam bisnis. Misalnya, penganut dari laissez-faire mendukung ide yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat monopoli legal atau menggunakan kekuasaan dan paksaan untuk merusak monopoli de facto. Pendukung dari laissez-faire juga mendukung ide perdagangan bebas dalam artian negara tidak boleh melakukan proteksi, seperti tarif dan subsidi, di wilayah ekonominya.

Pada masa awal dari teori ekonomi Eropa dan Amerika, kebijakan laissez-faire terbentuk konflik dengan merkantilisme, yang telah menjadi sistem dominan di Britania raya, Spanyol, Perancis dan negara Eropa lainnya pada masa kejayaannya. Istilah laissez-faire sering digunakan bergantian dengan istilah "pasar bebas". Beberapa menggunakan laissez-faire untuk merujuk pada perilaku "biarkan terjadi, biarkan lewat" dalam hal-hal di luar ilmu ekonomi. Laissez-faire dihubungkan dengan Liberalisme klasik, libertarianisme dan Obyektivisme. Asalnya dikenalkan dalam bahasa Inggris tahun 1774, oleh George Whatley, dalam buku Principles of Trade.

Liberalisme memperjuangkan pembebasan petani dari kekuasaan tuan tanah, mendorong industrialisasi, pembagian kerja, perdagangan bebas antar-negara. Namun ia tidak menolak seluruhnya peran negara – meskipun mengambil alih paham “laissez faire” yang lebih moderat dari kaum Fisiokrat (aliran ekonomi di Perancis abad ke-18 yang menuntut kebebasan ekonomi total, melawan merkantilisme, tetapi atas dasar pengandaian bahwa hanya pekerjaan pertanian dapat menciptakan nilai ekonomis baru). Negara bertugas menciptakan syarat-syarat institusional minimal agar sistem ekonomi pasar dapat berjalan.

Liberalisme ekonomi dengan tegas ditolak oleh Paus Leo XIII karena tidak menjamin keadilan sosial. Penekanan yang terlampau ekslusif terhadap kebebasan inilah yang menghasilkan kesenjangan ekonomi yang begitu mencolok. Bahkan buruh termasuk dalam kalkulasi ekonomis, sehingga dijadikan komoditi dalam bentuk lain. Masalah-masalah struktural: keadilan sosial, pembangunan infrastruktur nasional dan internasional, dan, sejak paruh kedua abad ini, pemeliharaan keutuhan lingkungan hidup semakin tidak mampu ditanganinya. Kebebasan mengadakan perjanjian memungkinkan munculnya monopoli, kartel, trust dan bentuk-bentuk penyelewengan lain terhadap prinsip kebebasan ekonomis.

Liberalisme ekonomi sekarang merubah wajahnya dalam bentuk “neoliberalisme” atau, menurut cara bicara di Amaerika Serikat, lebih dikenal sebagai Neo-Konservatisme (“Neokon”). Sebagai tuntutan moral bagi kehidupan bersama yang beradab, liberalisme ekonomi mengabaikan solidaritas masyarakat, yang di tengah-tengahnya terdapat banyak warga miskin.Di satu pihak liberalisme berjasa mengakhiri ekonomi feodal dan tradisional yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi masyarakat yang penuh ketidakadilan. Ia menghasilkan dinamika ekonomi modern yang memungkinkan pengatasan masalah kemiskinan dan mendasarkan tingkat hidup masyarakat modern.

Maka liberalisme ekonomi, berbeda dengan liberalisme politik, tidak seluruhnya berhasil memperoleh akseptasi dalam faham kenegaraan dan kemasyarakatan modern. Jelaslah bahwa negara harus menjalankan tugas-tugas penataan yang tidak diharapkan oleh liberalisme.

Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami" yang dipahami oleh tokoh-tokoh ekonomi liberal klasik tersebut. Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.

Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Mula-mula ditemukan pada suatu tradisi penerangan atau keringanan yang bersifat membatasi batas-batas dari kekuasaan dan tenaga politis, yang menggambarkan pendukungan kebebasan individu.Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik, yang cateris paribus, atau dengan kata lain, menyajikan suatu benda dengan batas minimum dapat diminati dan disukai oleh masyarakat (konsumen).

Garis berpaham ekonomi liberal telah pernah dipraktikan oleh sekolah-sekolah di Austria dengan berupa demokrasi di masyarakat yang terbuka. Paham liberalisme kebanyakan digunakan oleh negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Seperti halnya di Amerika Serikat, paham liberal dikenali dengan sebutan mild leftism estabilished.

Dalam bidang ekonomi liberalisme merupakan reaksi terhadap struktur-struktur sosial dan ekonomi tradisional. Paham ini mendasarkan diri pada etika utilitaristik: kesejahteraan masyarakat diyakini sebagai hasil penjumlahan kesejahteraan masing-masing individu.

1.2.1. Ciri ekonomi liberal

Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

1.2.2. Keuntungan dan kelemahan dari ekonomi liberal

Keuntungan

Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu:

Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Kelemahan

Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:

Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

Negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.

1.3. Liberalisme di Indonesia

Di bawah rejim kolonial, ekonomi daerah Indonesia dikuasai oleh perusahaan- perusahaan besar Belanda. Kegiatan ekonomi yang besar terdapat di sektor perkebunan yang dikelola oleh sejumlah onderneming. Bidang perdagangan dilaksanakan oleh lima perusahaan besar. Kegiatan-kegiatan itu semata-mata ditujukan untuk ekspor. Keuntungan dari kegiatan ini merupakan akumulasi modal bagi Kerajaan Belanda, sementara rakyat daerah Indonesia terus menerus diperas tenaganya. Sistim ekonomi kolonial yang penuh penghisapan ini terlanjur dilihat sebagai sistim ekonomi liberal. Maka liberalisme menjadi kata yang kotor dalam perbendaharaan Indonesia. Apa-apa yang berbau liberal secara naluriah segera hendak dicampakkan.

Sindrom kolonial ini barangkali memang begitu kuat sehingga selama 50-an tahun setelah merdeka liberalisasi ekonomi hanya bisa terlaksana secara setengah hati. Perumusan kebijakan di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lain, sampai hari ini masih terus dihadapkan pada pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban yang tegas: “ Apakah ada alternatif terhadap sistim ekonomi liberal?” Berbagai jawaban bisa dicatat. Misalnya: “Barangkali tidak ada, tetapi sistim itu tidak tepat untuk dipakai.” Atau: “Tentu harus ada alternatifnya, tetapi masih harus ditemukan.” Maka upaya menangani persoalan ekonomi menjadi penuh ambivalensi, sarat ilusi dan umumnya gagal menciptakan kelembagaan ekonomi.

Yang diartikan dengan kelembagaan ekonomi adalah norma, prinsip dan aturan serta lembaga-lembaga yang menetapkan rambu-rambu dan menjaga agar rambu-rambu itu tidak dilanggar. Kegagalan membangun kelembagaan ekonomi menyebabkan ekonomi dikelola oleh kemauan orang, yang menggunakan wewenang karena mempunyai kekuatan politik, karena memegang senjata, atau karena menduduki jabatan birokrasi yang strategis. Maka pengelolaan ekonomi terutama ditujukan untuk kepentingan orang bersangkutan atau kelompoknya dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Alhasil, justru suatu sistim penghisapan yang terbentuk, dan lebih buruk lagi sebab penghisapan itu dilakukan oleh sesama bangsa sendiri.

Bila ambivalensi dan ilusi itu dapat dihilangkan, dan suatu sistim ekonomi liberal diadopsi sepenuh hati, akan segera tampak rambu-rambu apa yang perlu ditetapkan dan lembaga-lembaga ekonomi apa harus dibangun untuk menjadi agar rambu-rambu yang ada tidak dilanggar sambil terus-menerus memperbarui rambu-rambu itu. Sebab kehidupan ekonomi penuh dengan dinamika, baik karena teknologi dan inovasi, mau pun karena proses integrasi ekonomi secara regional dan global. Oleh sebab itu, kebijakan persaingan barangkali memang merupakan bagian integral dari proses liberalisasi dan globalisasi. Selain itu, suatu sistim pengaman sosial bisa diciptakan untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan siklus bisnis.

Liberalisme ekonomi berarti jaminan adanya kebebasan bagi semua insan ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk memperdagangkannya. Sistim ini tidak membenarkan bahwa seorang petani diharuskan menanam suatu komoditi pertanian tertentu dan diharuskan pula untuk menjualnya kepada orang atau lembaga tertentu. Liberalisme bukan tanpa aturan. Bahkan aturan dan pengaturan merupakan keharusan yang disepakati bersama. Tanpa aturan dan pengaturan kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain, dan ini bertentangan dengan jiwa dari liberalisme ekonomi.

Seperti halnya dengan kehamilan, liberalisme ekonomi tidak bisa setengah-setengah. Liberalisasi ekonomi membebaskan insan ekonomi dari cengkeraman yang berkuasa. Liberalisasi ekonomi juga tidak bisa dilaksanakan setengah hati. Bagi ekonomi Indonesia, yang berangkat dari keadaan yang sangat statis di waktu lalu, proses liberalisasi tidak bisa dirampungkan dalam semalam. Barangkali memang dibutuhkan suatu pentahapan (sequencing). Analisa kebijakan ekonomi menganjurkan suatu urut-urutan liberalisasi atas pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi politik menyatakan bahwa urut-urutan itu mensyaratkan pula suatu political conditioning agar liberalisasi itu mungkin dilakukan (feasible). Jadi, desirability dan feasibility harus bergandengan tangan. Hanya dengan modal ini liberalisasi bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Liberalisasi sepenuh hati mungkin hanya merupakan angan-angan. Analisa Andrew Rosser (2002) menyangsikan bahwa persyaratan politik dan sosial bagi liberalisasi sudah terpenuhi di Indonesia. Liberalisasi mungkin memang akan terjadi terutama karena tekanan-tekanan keadaan, terlepas dari kenyataan apakah masyarakat telah siap menerimanya atau tidak. Itu lah mungkin inti cerita liberalisasi ekonomi di Indonesia. Deregulasi ekonomi yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1980-an dipaksanakan oleh keadaan. Berbagai koreksi kebijakan sebelumnya telah diambil untuk mengatasi kemerosotan dalam daya saing non-migas sebagai akibat dari Dutch disease karena lonjakan harga minyak. Mata uang didevaluasi secara tajam pada tahun 1978, 1983 dan 1986. Tetapi dengan tiga devaluasi itu terlihat bahwa upaya tersebut jauh dari memadai. Yang diperlukan adalah suatu perubahan struktural, dan untuk itu diperlukan liberalisasi. Karena kata liberalisasi dianggap kotor, maka digunakan deregulasi yang saat itu lebih bisa diterima (Sadli, 2002). Tantangan jaman, tantangan dari luar, khususnya globalisasi merupakan dorongan kuat bagi Indonesia untuk terus melaksanakan liberalisasi.

II. Liberalisme Pembangunan Ekonomi di Indonesia

2.1. Sebelum Reformasi

Masa sebelum Reformasi marupakan suatu masa dimana bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang Otoriter dan bertangan besi, dimana bangsa ini dipimpinnya selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Pada masa sebelum reformasi atau masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan pemerintahan orde barunya, pembangunan dilakukan disegala lini dengan fokus utama pada pembangunan sarana dan prasarana pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Akan tetapi, pembangunan yang begitu gencarnya tidak didukung oleh sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang memadai, yang berdampak pada adanya kesenjangan pembangunan antara provinsi, daerah, kota maupun dengan daerah pedesaan dan pelosok, dan ini timbul sebagai akibat dari sentralisasi pembangunan yang tidak mengena sampai ke pelosok negeri ini.

Pembangunan yang dilakukan pada masa sebelum reformasi sangat rentan terhadap KKN dan dibarengi dengan tidak adanya kebebasan masyarakat atau lembaga lainnya untuk menyuarakan kemaunan atau ketidak setujuan atau protes dan ketidak puasan mereka terhadap pemerintah. Tidak adanya kebebasan dan iklim infestasi yang sehat mengakibatkan kurangnya pemerataan pembangunan, sebagai akibat dari KKN yang memberi peluang yang sangat besar kepada keluarga, kerabat dan kroni-kroni dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu untuk bisa menguasai dan melakukan monopoli atas semua aktivitas dan proyek yang bersangkutan dengan infestasi dan pembangunan Indonesia pada masa itu. Hal ini kemudian mendorong adanya konglomerasi-konglomerasi yang timbul dan berasar dari orang-orang atau kalangan terdekat tadi.

Kongglomerasi, monopoli dan penguasaan infestasi pembangunan merupakan hal yang sangat bertentangan dengan semangat liberalisme pembangunan ekonomi yang menuntut adanya kebebasan dan mengurangi campurtangan pemerintah, dan memberi kebebasan bagi masyarakat untuk bisa mengelola aset atau kemampuan yang dimilikinya untuk dapat berkembang dan berusaha dalam dunia atau iklim bisnis yang sehat. Dengan demikian maka tentunya daerah daerah pada masa sebelum reformasi akan susah untuk berkembang terutama daerah-daerah diluar pulau Jawa yang letaknya jauh dari Jakarta. Dengan adanya kongglomerasi dan monopoli atas infestasi dan pembangunan tersebut, maka pemerintah atau pengusaha daerah yang berada didaerah akan sulit untuk mengembangkan dirinya untuk bisa mengembangkan usahanya atau membangu daerahnya untuk paling tidak bisa menyamai pembangunan di daerah Pulau Jawa. Dengan demikian juga dapat kita lihat pada masa itu betul-betul pemimpin dan pemerintahan berjalan dengan otoriter dan kebijakan-kebijakan pembangunannya tidak mengena sampai ke pelosok Indonesia tetapi kebijakan-pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh daerah tertentu dan individu-individu tertentu.

Memang harus kita akui bahwa Indonesia sempat menjadi atau dijuluki macan Asia yang sangat di segani dikawasan asia tenggara pada tahun 1996-1997, dimana pada saat itu Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi dunia yang cukup menjanjikan. Akan tetapi berjalan dengan bergulirnya waktu, dibarengi dengan krisis yang melanda Dunia dan juga Asia, termasuk Indonesia didalamnya, maka hancurlah perekonomian Indonesia dan sangat terpuruh sehingga mengakibatkan banyaknya infestor baik dalam maupun luar negeri yang lari ke luar negeri meninggalkan Indonesia. Dasar ekonomi yang lemah dan tidak kuat sebagai dampak dari kongglomerasi dan pembangunan yang tidak merata mengakibatkan runtuhnya kongglomerasi tersebut dan menimbulkan banyaknya penutupan operasi perusahaan-perusahaan kongglomerasi tersebut dan mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran yang terus meningkat. Kondisi krisis ini mendorong dan memangsa masyarakat dan tokoh-tokoh reformis untuk meneriakan reformasi dan pembaharuan disemua aspek, dan seperti yang kita ketahui, dengan adanya keberanian untuk meneriakkan reformasi dan pembaharuan itu maka runtuhlah pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, dan menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenannya.

2.2. Masa Sesudah Reformasi

Pada masa sesudah reformasi, pemerintahan mulai ditata dan dijalankan sesuai dengan arah dan semangat reformasi, yang menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan disegala bidang dan aspek kehidupan.

Pada awalnya dibentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang menjalankan tugasnya pada saat negara sedang dilanda krisis ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi dampak krisis tersebut, telah dilakukan serangkaian upaya dan langkah yang pada saat bersamaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal yang mendasar dalam kaitan ini adalah upaya untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi harus dihindarkan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan aset nasional pada sekelompok anggota masyarakat tertentu dalam bentuk monopoli dan oligopoli telah menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi. Ketimpangan struktur penguasaan aset ekonomi produktif akhirnya mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, politik maupun aspek kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah disusun UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang yang akan berlaku efektif mulai 5 Maret 2000 tersebut pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah membentuk komisi pengawas persaingan usaha, menyusun petunjuk dan peraturan pelaksanaan serta akan menyelenggarakan sosialisasi UU. Dalam rangka pengembangan perekonomian yang kompetitif dan efisien dilakukan berbagai penghapusan bentuk restriksi perdagangan antara lain penghapusan berbagai bentuk tata niaga dan hambatan impor bagi barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan produksi terutama yang bertujuan ekspor. Untuk itu, beberapa peraturan perundangan yang menghambat efisiensi perekonomian telah dicabut ataupun disempurnakan, antara lain: Keppres No. 42 tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional; Keppres No. 20 tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh hasil Produksi Dalam Negeri; dan Keppres No. 50 tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.

Dalam kaitan dengan kekuatan dan peran pelaku ekonomi, demokrasi ekonomi akan tercermin pada struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang antara usaha dengan berbagai skala. Dalam hal ini diupayakan agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.

Dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan penanaman modal asing yang sekaligus diharapkan dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat. Dalam kaitan ini, untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha ditempuh kebijakan antara lain: penghapusan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi dan rekomendasi dalam permohonan persetujuan penanaman modal; pelimpahan kewenangan kepada daerah dalam hal penilaian dokumen AMDAL. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada investor, titik pelayanan perijinan diperbanyak dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BKPMD dan perwakilan RI di luar negeri. Bagi penanam modal dalam rangka PMDN dapat mengajukan aplikasi dan memperoleh persetujuan investasi dari BKPMD atau BKPM tanpa adanya batasan nilai investasi. Demikian juga dalam rangka PMA, aplikasi dapat diajukan dan mendapatkan persetujuan investasi di Perwakilan RI di luar negeri atau BKPMD atau BKPM. Dengan demikian untuk menarik PMA ke Indonesia peran Perwakilan Indonesia di luar negeri ditingkatkan tidak hanya di bidang promosi namun juga mencakup pelayanan penerimaan aplikasi dan pemberian persetujuan PMA. Pihak investor diberikan kebebasan untuk memilih unit pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Pedoman dalam tatacara penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN juga disempurnakan. Penanaman modal juga diberi kelonggaran perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang terhambat akibat adanya krisis ekonomi.

Di bidang ketenagakerjaan, upaya perlindungan hak-hak pekerja khususnya mengenai kebebasan berserikat dan berorganisasi dilakukan melalui reformasi peraturan perundang-undangan, termasuk meratifikasi ketentuan atau konvensi ILO. Pemerintah telah meratifikasi empat kelompok konvensi ILO yaitu: konvensi tentang kebebasan berserikat, konvensi tentang larangan kerja paksa, konvensi tentang larangan diskriminasi, dan konvensi tentang pekerja anak. Selain itu, dalam upaya memberikan iklim kerja yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, juga diperbaiki Undang-undang ketenagakerjaan, dengan diterbitkannya UU No. 25/1997 pada waktu itu.

Sejalan dengan semangat reformasi, pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mana memberi kebebasan kepada daerah-daerah untuk dapat mengembangkan dirinya dan membuat kebijakan serta melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Dengan adanya desentralisasi atau otonomisasi daerah ini, maka daerah bisa lebih bebas dan leluasa melakukan pembangunan berdasarkan potensi yang dimilikinya dan tentunya hal ini lebih terarah dan lebih mengena dan bermanfaat bagi daerah-daerah tersebut, selain untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah yang sudah maju, juga untuk dapat membuktikan dan menyatakan eksistensi dan jati diri daerah masing-masing untuk nantinya bisa bersaing dengan sehat dan sama-sama membangun Indonesia tercinta.

Dengan adanya otonomisasi, maka daerah-daerah sudah mulai sedikit demi sedikit membangun daerahnya dan bangkit dari ketertinggalan dan keterpurukan pembangunan dan ekonomi. Sejalan dengan ini, bangsa Indonesia sedikit demi sedikit juga mulai terlebas dari belenggu krisis multi dimensi termasuk krisis ekonomi, maka bangsa Indonesia mulai menjalankan dan menegakkan demokrasi dengan memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk dapat memilih sendiri anggota DPR/MPR dan juga Presiden secara langsung dengan diadakannya PEMILU yang sangat bebas dan demokratis. Dengan terpilihnya anggota DPR/MPR dan Presiden yang demokratis, maka demokratisasi yang juga melambangkan liberalisme dalam menentukan sikap dan pilihan sudah terjadi dan diharapkan bisa terus dipertahankan dan bahwa diusahakan lebih demokratis lagi.

Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, maka tentunya tida ada satu pihak atau kalangan tertentu yang berkuasa atau memerintah serta membuat peraturan sesuai kemaunnya sendiri. Pemerintahan yang demokratis memberikan kesempatan dan kebebasan untuk mayarakat dan kalangan dunia usaha untuk dapat mengembangan dirinya dan usahanya kearah atau sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi tentunya harus mematuhi hukum danperuntdangan yang berlaku. Dengan adanya demokratisasi ini, maka sangat membuka peluang untuk terciptanya iklim bisnis dan usaha yang kondusif yang bisa menjadi peluang kita untuk meningkatkan perekonomian bangsa ini.

Dengan adanya peningkatan derajat ekonomi dan pembangunan, maka akan membuka peluang bagi peningkatan permintaan demokrasi yang besar dari masyarakat, dengan harapan pemerintahan yang lebih demokratis akan lebih dapat meningkatkan pembangunan ekonomi menuju suatu kondisi ekonomi dan pembangunan yang lebih baik lagi.

III. Liberalisme Ekonomi, Perdagangan dan Globalisasi.

3.1. Liberalisasi Ekonomi dan Perdagangan

Kebijakan Persaingan (competition policy) kini sudah menjadi agenda internasional. Terdapat desakan kuat agar aturan main yang diterapkan dalam berbagai ekonomi menjamin terjadinya persaingan yang sehat, yaitu terjadinya level playing field, di mana aturan yang sama dikenakan pada semua pemain. Desakan serupa ini timbul karena proses globalisasi. Bahkan dengan semakin maraknya international mergers and acquisition (M&A) lahir usulan untuk merumuskan dan menerapkan suatu international competition policy, sebab dikhawatirkan bahwa kebijakan nasional di bidang persaingan tidak dapat mengatasi persoalan oligopoli di pasar internasional yang diakibatkan oleh proses M&A itu.

Merumuskan dan menerapkan kebijakan persaingan bukan sesuatu yang mudah. Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah kecil negara berkembang yang menerapkan kebijakan persaingan. Penerapan ini merupakan bagian dari program reformasi ekonomi yang digariskan dalam program pemulihan ekonomi yang didukung oleh IMF.

Perdebatan mengenai perlu tidaknya Indonesia mempunyai kebijakan persaingan sudah lewat. Barangkali persoalannya terletak pada penyempurnaannya dan kemampuan untuk melaksanakannya (enforcement). Namun yang menarik untuk diketahui adalah bahwa ketika persoalan kebijakan persaingan ini mulai dibicarakan di Indonesia ada pendapat bahwa barangkali jalan yang lebih mudah untuk menciptakan iklim persaingan di dalam negeri adalah dengan membuka (meliberalisasi) pasar. Sebab sebagian terbesar masalah persaingan terjadi karena sejumlah industri (atau perusahaan) memperoleh perlakuan khusus, dan umumnya perlakuan khusus ini berbentuk proteksi terhadap persaingan impor atau membatasi entry ke dalam industri yang bersangkutan. Maka langkah pertama yang perlu diambil oleh Indonesia adalah melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi. Bila upaya ini dilakukan secara konsisten maka penerapan kebijakan persaingan bisa dilaksanakan di kemudian hari.

Selain itu, kebijakan liberalisasi perdagangan (dan investasi) juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing suatu ekonomi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya peningkatan daya saing terutama merupakan tantangan bagi masing-masing perusahaan dan upaya yang dilakukan haruslah pada tingkat perusahaan. Kerjasama internasional, misalnya dengan membentuk suatu aliansi strategis (strategic alliance), merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan, terutama antara perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Tetapi berbagai bentuk kerjasama internasional juga dilakukan pada tingkat negara (ekonomi) untuk meningkatkan daya saing, artinya meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade area -- FTA) seringkali dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara pesertanya. Kini terdapat kecenderungan pembentukan kesepakatan perdagangan bebas secara bilateral, tetapi kesepakatan serupa ini sebenarnya tidak meningkatkan daya saing melainkan mendapatkan perlakuan khusus dalam akses pasar. Perlakuan khusus ini jelas-jelas merugikan negara lain karena menimbulkan apa yang disebut sebagai trade diversion. Perlu kiranya dicatat pula bahwa dalam banyak kesepakatan (FTA) bilateral atau regional terdapat klausul mengenai persaingan dan kebijakan persaingan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa bagi negara berkembang, kunci utama untuk melakukan penetrasi pasar adalah daya saing harga. Hal ini merupakan kenyataan yang sulit dibantah, dan mungkin telah menjadi suatu “kebenaran”. Maka upaya nasional maupun internasional untuk meningkatkan daya saing, sesedikitnya pada tahap permulaan hingga kehadiran di suatu pasar menjadi cukup mapan, adalah dengan mempertajam daya saing harga produk. Negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas, AFTA (ASEAN Free Trade Area), dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Langkah ini merupakan jawaban kawasan terhadap tantangan globalisasi.

Indonesia sangat terlibat dalam upaya regional ini dan berbagai prakarsa regionalisasi lain, dan barangkali keterlibatan ini dapat membantunya mempertahankan momentum liberalisasi yang seringkali menghadapi tentangan besar di dalam negeri, baik karena mengganggu kepentingan kelompok usaha tertentu maupun karena salah kaprah dalam pemikiran.

3.2. Lberalisasi Ekonomi dan Globalisasi

Globalisasi sendiri adalah sesuatu yang menakutkan. Ada kemungkinan, “globaphobia” itu terutama disebabkan oleh karena globalisasi telah dijadikan kambing hitam. Pejabat pemerintah dan kalangan politisi menggunakan globalisasi sebagai alasan untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini banyak yang telah terjadi, di dunia, di kawasan Asia, dan di Indonesia sendiri. Pada tingkat global dan regional proses integrasi telah semakin laju. Yang melintasi batas-batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan. Dunia telah menjadi satu. Kesemua jenis arus itu sulit dibendung masuk atau keluar. Kemajuan teknologi bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Dan memang, hambatan-hambatan itu sendiri sudah semakin dikurangi. Semua ekonomi membuka diri, ada yang cepat dan ada yang lebih lambat melakukannya.

Dampak positif dari globalisasi umumnya tidak diberitakan. Sementara itu dampak negatifnya biasanya menjadi berita besar. Para demonstran di Seattle untuk menantang pertemuan WTO bertujuan untuk mewartakan dampak negatif yang besar dari globalisasi terhadap lingkungan, kura-kura, hak azasi manusia, dan pekerja anak.

Dalam globalisasi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Dengan perkataan lain, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang dirugikan dan kalah biasanya berteriak keras. Ada kalanya kekalahan ini dirasakan oleh seluruh industri yang berada di suatu daerah, misalnya industri tenun di Majalengka. Tentu saja dampak ini sangat tampak. Pihak yang diuntungkan dan menang biasanya sangat tersebar, tidak terkonsentrasi, dan seringkali tidak tahu bahwa keuntungan itu diperoleh dari globalisasi.

Bagi dunia dan kawasan Asia, on balance, barangkali keuntungan yang diperoleh dari globalisasi lebih besar daripada kerugian. Bagi kawasan Afrika keadaannya adalah yang sebaliknya. Di Asia pun masih ada kantong-kantong kemiskinan, tetapi secara rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di Asia telah mengalami peningkatan yang pesat.

Bila demikian, pemanfaatan globalisasi harus diikuti oleh upaya untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi secara sadar dan terarah. Dalam kaitan ini orang berbicara mengenai sustainable globalization, yaitu globalisasi yang berkelanjutan. Artinya, globalisasi dapat terus berlanjut karena didukung oleh semua. Antara lain, hal ini dapat dilakukan dengan merentangkan suatu jaring pengaman. Tetapi di samping tindakan yang bersifat “defensif” itu agenda utama bagi suatu masyarakat untuk mengambil bagian dalam globalisasi adalah upaya untuk terus menerus mengembangkan sumber daya manusianya (SDM). Dalam hubungan ini orang berbicara tentang globalization from below.

Tetapi yang paling pokok adalah perlunya re-orientasi dalam wawasan. Pembangunan nasional atau pembangunan bangsa bukan sesuatu yang bersifat agregatif tetapi pembangunan bagi manusianya. Keamanan (security) bukan lagi hanya masalah negara (state security) tetapi keamanan bagi manusianya (human security).

Globalisasi tidak lah harus dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita tidak bisa terus menerus hidup dalam ketakutan sebagai globalisasi akan terus berlanjut. Globalisasi merupakan tantangan, yaitu tantangan untuk merubah orientasi. Ini bukan tantangan mudah, tetapi ia seharusnya berada dalam kendali manusia. Kini telah berkembang ekonomi baru (the new economy) tetapi politik yang dilaksanakan tetap saja masih kuno. Itu lah yang harus berubah. Salah satu pencerminan dan manifestasi dari perubahan ini akan terlihat dalam perbaikan penadbiran (governance) yang kini masih sangat buruk.

Globalisasi bukan suatu gejala baru. Dunia telah mengalami berbagai gelombang globalisasi. Di lihat dari segi ini, dunia telah menunjukkan kemampuan untuk mengatasinya. Biarpun demikian, proses globalisasi memang tidak dapat dianggap enteng. Bahkan di negara-negara maju dan masyarakat yang sudah maju kini dicari jalan untuk dapat mengatasi globalisasi baru (new globalism) yang ditandai oleh meningkatnya peran dan pengaruh dari pasar finansial internasional.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa di Asia Tenggara yang menjadi ujung tombak globalisasi bukanlah dunia usahanya. Tetapi, pemrakarsa dan promotor globalisasi ekonomi adalah pemerintahnya. Adalah pemerintah di negara-negara ini yang menerapkan kebijakan untuk mengintegrasikan ekonominya ke dalam ekonomu dunia, semula melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi ekspor yang didukung oleh kebijakan untuk menarik masuk PMA. Secara bertahap mereka juga membuka pasar dalam negerinya. Ini merupakan cerita lama yang tidak perlu dielaborasi di sini. Yang seringkali dilupakan adalah bahwa kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijaksanaan ini didasarkan pada kejakinan bahwa setiap negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini secara bersama-sama daripada melakukannya secara sendiri-sendiri. Itulah sebabnya regionalisme ekonomi di Asia Tenggara berorientasi ke luar. Oleh karena pola perdagangan negara-negara Asia Tenggara lebih bersifat ekstra-regional dan hanya seperlimanya merupakan perdagangan intra-regional, maka tidak mengherankan mengapa mereka menganut konsep “regionalisme terbuka” atau open regionalism.

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah melaksanakan globalisasi ekonomi dengan melakukan liberalisasi ekonomi, masing-masing menurut kecepatan yang berbeda dengan memperhitungkan komitmen mereka dalam WTO, APEC atau AFTA. Tentu saja implementasi dari kebijakan ini tidaklah selalu berjalan mulus. Di setiap negara selalu terdapat kelompok kepentingan yang menentang liberalisasi. Di banyak negara kelompok kepentingan yang kuat biasanya adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Ketika crony capitalism dan KKN mulai menyelinap masuk, maka tentangan terhadap liberalisasi itu semakin kuat dan semakin sulit untuk dikalahkan. Suatu negara disebut sebagai effective state bila dapat menahan tekanan-tekanan dari kelompok kepentingan itu. Kerjasama regional menjadi penting artinya bila dapat membantu membendung tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Sementara itu, kelompok yang lemah dan termarginalisasi dalam masyarakat umumnya tidak bisa meneriakkan kepentingan mereka dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sebagai pemrakarsa dan promotor kebijakan globalisasi, pemerintah di kebanyakan negara Asia Tenggara memberikan perhatian pada penyesuaian tahap pertama saja. Penyesuaian tahap pertama ini menyangkut proses dan upaya membuka ekonomi melalui suatu pentahapan (sequencing) dari liberalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing internasionalnya. Penyesuaian ini melibatkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ekonomi yang bersangkutan sebagai tempat produksi bagi pasar global.

Hingga terjadi krisis finansial di kawasan kita ini umumnya dianggap bahwa negara-negara Asia Tenggara cukup berhasil dalam melaksanakan penyesuaian tahap pertama ini. Tetapi mereka belum dianggap berhasil melakukan penyesuaian tahap kedua, yaitu untuk mengatasi dampak perubahan ekonomi, sosial dan politik dari pembukaan ekonomi, yang juga berpengaruh atas persepsi tentang dan keadaan keamanan pada berbagai tingkatan: individual, kelompok masyarakat, bangsa, dan kawasan yang lebih luas. Namun demikian, kelambatan dan kekurangan dalam melakukan penyesuaian tahap kedua itu kurang diperhatikan berhubung ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Krisis finansial ini telah berguna untuk membuka mata kita mengenai kelemahan dalam kebijakan pembangunan.

Persoalan globalisasi adalah persoalan yang rumit. Tetapi justru oleh karena itu globalisasi harus ditangani. Kita tidak dapat mengambil sikap menentang globalisasi kecuali bila kita mempunyai kekuatan, atau dapat mengembangkan kekuatan, untuk menghentikannya. Ada kemungkinan proses globalisasi dapat diperlambat atau bahkan dihentikan bila sejumlah negara di dunia sepakat untuk melakukannya, yaitu bila dapat dicapai persetujuan untuk membuka ekonomi mereka secara terbatas saja. Pembukaan terbatas ini tidak hanya berlaku untuk arus barang dan jasa serta modal dan keuangan tetapi juga arus manusia, teknologi dan informasi serta gagasan baru.

Kesepakatan internasional untuk membuka ekonomi secara terbatas tampaknya sulit akan dicapai. Ukuran batas-batas tidak dapat dirumuskan dengan jelas dan perundingan untuk itu akan memakan waktu lama. Ada negara-negara yang melihat dan merasakan keuntungan besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah negara lain globalisasi dinilai sebagai ancaman. Maka masing-masing negara harus menentukan sendiri apa yang akan dilakukan, yaitu bagaimana dan berapa cepat membuka ekonomi secara bertahap dan terencana. Inilah esensi dari penanganan globalisasi yang perlu dirumuskan dalam suatu “strategi globalisasi”.

Pada tahun 1980an yang lalu Indonesia dan negara-negara ASEAN menyikapi perkembangan internasional, khususnya ekonomi internasional, dengan menerapkan suatu strategi globalisasi. Dalam hubungan ini yang pertama-tama dilakukan adalah penyesuaian ekonomi, yaitu dengan menerapkan deregulasi dan liberalisasi, untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh pasar dunia. Strategi globalisasi ini adalah strategi untuk melakukan integrasi ke dalam ekonomi dunia. Dalam waktu yang singkat negara-negara ini mengalami peningkatan yang pesat dalam “indeks integrasi” mereka. Indeks integrasi ini mencerminkan besarnya nilai perdagangan internasional terhadap kegiatan ekonomi (PDB atau produk domestik bruto), bagian dari ekspor barang manufaktur dalam keseluruhan ekspor, besarnya penanaman modal asing (PMA) terhadap PDB, dan kemampuan negara tersebut menarik modal dari luar (selain PMA).

PRIVATISASI SEBAGAI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK INDONESIA

2008-04-24T15:42:00.001+09:00

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk kelima terbesar didunia (230 Jt jiwa) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah penduduk yang banyak ini, memaksa Indonesia untuk lebih ekstra keras berusaha untuk memaksimumkan sumber daya-sumber daya yang dimilikinya untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Presiden yang disebut dengan kalangan eksekutif, yang secara langsung berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya-sumber daya yang dimiliki bangsa ini, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, BUMN dan sumber daya lainnya yang merupakan aset negara yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga atau badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang berasal dari latar belakang partai politik dan kepentingan politiknya, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama pemerintah menentukan dan mengevaliasi kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang akan diambil oleh pemerintah.

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya dan untuk mensejahterakan masyarakat (pemenuhan kebutuhan), maka timbulah berbagai kebijakan yang ditembuh pemerintah untuk mendapatkan sumber devisa bagi negara. Privatisasi merupakan salah satunya. Privatisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur atau energi, meski dapat pula diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Privatisasi merupakan salah satu pilihan pemerintah yang diambil untuk menstabilkan kondisi keuangan negara dan untuk menambah devisa dari hasil penjualan sebagian saham BUMN atau aset milik negara lainnya ke investor atau pihak lain yang memiliki kemampuan management dan financial, baik di dalam dan luar negeri.

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan utama yang mau dilihat dalam penulisan ini adalah apakan kebijakan privatisasi aset negara sebagai hasil dari kebijakan ekonomi politik Indonesia dapat mensejahterakan masyarakat?

II. Fakta Topik

Privatisasi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendapatkan devisa bagi negara dengan menjual sebagian saham milik aset milik negara ke pihak lain. Kebijakan Privatisasi sendiri diatur oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Seperti fungsinya sebuah kebijakan privatisasi merupakan kebijakan yang diambil dari usulan yang di bawa atau diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi keuangan dan untuk meningkatkan devisa atau penerimaan negara, dan harus mendapat persetujuan dari DPR RI terlebih dahulu baru kebijakan tersebut bisa diambil. Oleh karena itu kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan ekonomi politik Indonesia yang diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi Indonesia.

Salah satu kasus privatisasi yang mendapat persetujuan DPR RI dan yang sudah terjadi yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah penjualan sebagian saham PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Tbk kepada pihak luar, dalam hal ini sebagian saham yaitu sebesar 35 persen saham Telkomsel dibeli oleh Singapore Telecom (Singtel) dan sebagian saham Indosat yaitu sebesar 41,94 persen saham dibeli oleh Singapore Technologies Telemedia (STT). Akan tetapi dalam kenyataannya kedua perusahaan Singapore yang telah membeli saham PT Telkomsel Tbk dan PT Indosat Tbk adalah perusahaan-perusahaan yang ada dibawah satu perusahaan induk yaitu `Temasek Holding Group Ltd Singapura`.

III. Pembahasan

3.1. Privatisasi Di Indonesia

Good Governance adalah cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Meier, 1991:299-300). Dan dalam pemerintahan seperti ini mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Konsep privatisasi seharusnya diarahkan terutama untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, tidak semata-mata untuk menutup APBN. Untuk pengembangan usaha, perusahaan memerlukan tambahan modal dan salah satunya berasal dari penerbitan saham yang dijual ke publik. Dengan tambahan modal tersebut perusahaan mempunyai kapasitas untuk meminjam sehingga dimungkinkan untuk memperoleh dana pinjaman dari kreditur. Kombinasi dari modal intern dan ekstern ini memungkinkan perusahaan mengembangkan usahanya ke peningkatan volume, penciptaan produk dan atau jenis usaha yang dinilai feasible sehingga volume pendapatannya meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan.

Pengembangan usaha berarti juga peningkatan lapangan kerja. Dengan usaha baru terdapat posisi tenaga kerja yang harus diisi. Pengisian tenaga pada posisi baru tersebut dapat berasal dari intern atau ekstern perusahaan. Dengan cara seperti ini akan terjadi penciptaan lapangan kerja baru. Pola privatisasi seperti itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tambahan modal yang masuk ke perusahaan dapat dipakai untuk menciptakan value added, yang berasal dari peningkatan kegiatan usaha, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Privatisasi yang hanya berupa pengalihan saham pemerintah ke pihak lain tidak berdampak langsung pada perusahaan karena tidak mempengaruhi besarnya modal. Yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dengan pemindahan kepemilikan saham tersebut, hak penerimaan deviden berubah dari pemerintah ke pemilik baru. Sementara itu penerimaan hasil penjualan saham masuk ke APBN yang akan habis dipakai untuk tahun anggaran dimaksud. Dalam jangka pendek mendatangkan cash akan tetapi dalam jangka panjang merugikan APBN karena penerimaan deviden akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan mekanisme dan kriteria apapun, tetap ada resiko permainan antara peserta tender dengan pemutus tender. Sebaliknya penjualan saham kepada publik yang jumlah investornya banyak tidak memerlukan proses tender dan hanya melaui proses penjatahan yang berlaku umum dengan jumlah investor relatif banyak. Pola privatisasi ini juga dapat dipakai untuk saran pemerataan kepemilikan asset nasional yang tidak selayaknya dikuasai oleh kelompok minoritas tertentu.

Sesungguhnya kesemuanya ini telah diamanatkan oleh rakyat melalui wakil-wakil di MPR dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 yang telah mengamanatkan agar dilakukan penyehatan BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal. Disamping itu privatisasi sebagai bagian dari kebijakan publik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sector publik.

Privatisasi juga dinyatakan sebagai salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh manajemen BUMN untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan badan usaha milik negara. Pelaksanaan privatisasi diharapkan dapat menciptakan good corporate governance dilingkungan badan usaha milik negara sekaligus juga mewujudkan good public governance di sektor publik..

Privatisasi, dalam perspektif nasionalisme memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Penjualan asset publik kepada pihak swasta mengurangi peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik kepada masyarakat. Orientasi pembangunan yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat menuntut partisipasi pihak swasta dan asing untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan nasional.

Pertimbangan dan tujuan dari privatisasi dari setiap negara berbeda-beda, pertimbangan aspek politis yang utama dari privatisasi mencerminkan adanya kesadaran bahwa beban pemerintah sudah terlalu besar, sementara sektor swasta lebih dapat melakukan banyak hal secara efisien dan efektif dibandingkan dengan lembaga pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang terkait bisnis. Pandangan dari sisi manajemen puncak perusahaan, tujuan privatisasi lebih ditekankan kepada manfaat terhadap pengelolaan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui privatisasi diharapkan akan dapat tercipta adanya keterbukaan pengelolaan perusahaan serta terbentuknya budaya displin organisasi yang tinggi disamping akan diperolehnya sumber pendanaan yang lebih murah bagi pengembangan perusahaan.

Sementara itu dari sisi karyawan dapat timbul pandangan dan kekhawatiran akan kemungkinan hilangnya pekerjaan. Karena setelah diprivatisasi perhatian terhadap faktor efisiensi dan produktivitas karyawan akan sangat menonjol sehingga kemungkinan untuk diberhentikan karena tidak produktif, dapat setiap saat terjadi. Namun pada umumnya kekhawatiran ini diimbangi adanya peluang mendapatkan kepemilikan saham melalui employees stock ownership plan (ESOP) yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Privatisasi sebagai salah satu isu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokratisasi ekonomi yang melibatkan pihak swasta baik swasta nasional maupun asing, untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Peran swasta diharapkan dapat pula ditingkatkan melalui privatisasi BUMN. Hasil positif yang ditunjukkan dalam privatisasi misalnya PT Telkom Tbk, seharusnya akan dapat mendorong pemerintah untuk segera melakukan privatisasi, dengan tetap memperhatikan fungsi pemerintah sebagai regulator. Iklim usaha yang kompetitif dapat diantisipasi dengan mengurangi peran pemerintah yang cenderung monopolistik agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efisien.

3.2. Privatisasi PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler Tbk

Dalam kasus Privatisasi PT Telkomsel Tbk dan PT Indosat Tbk merupakan kebijakan ekonomi politik yang diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR RI, yang telah dilaksanakan. Telkomsel dan Indosat merupakan dua perusahaan yang bergerak dibidang informasi dan telekomunikasi. Kedua perusahaan provider ini merupakan perusahaan yang mempunyai pangsa pasar terbesar diIndonesia yaitu sekitar 80 persen di seluruh Indonesia.

Mencermati kasus privatisasi ini, penjualan saham hendaknya ditujukan kepada banyak potensial investor sehingga negara masih menjadi majority tetapi tidak dapat lagi melakukan kontrol sepenuhnya terhadap perusahaan tanpa persetujuan pemegang saham lain. Dengan cara ini, pengendalian publik atau mekanisme check and balance tetap berjalan sehingga pengawasan kepada management dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Penjualan kepada single majority tidak selayaknya dilakukan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang tergolong vital, karena dalam jangka panjang dapat menimbulkan resiko bagi negara dalam mengelola hajat hidup orang banyak yang harus ditangani oleh BUMN.

Variasi investor yang membeli saham diprioritaskan berasal dari karyawan, rakyat banyak melalui investment fund, public, institutional investor, financial investor, dan strategic investor. Dengan variasi investor ini memungkinkan saham negara terdilusi tetapi masih menjadi mayoritas. Penjualan saham kepada strategic investor menimbulkan resiko kemungkinan terjadinya KKN, walaupun itu dilakukan dengan cara tender terbuka, syak wasangka akan tetap muncul. Dalam proses tender ini, faktor akses ke pemutus menjadi salah satu kunci dalam memenangkan tender.

Dampak dari Kebijakan privatisasi Telkom dan Indosat adalah :

Dampak Positif, Negara mendapat tambahan dana atau devisa dari hasil penjualan saham kedua perusahaan tersebut, selain itu dengan masuknya kedua anak perusahaan Temasek, maka akan ada perbaikan dan baik pada manajemen maupun peningkatan teknologinya, yang tentunya akan berdampak perbaikan mutu dan pelayanan, dan juga bahwa privatisasi dapat memberikan manfaat bagi publik, termasuk untuk hak publik mendapatkan jasa telekomunikasi dengan harga yang kompetitif dari Telkom dan Indosat yang sudah diprivatisasi.
Dampak negatifnya, adalah terjadinya ekses yang mengindikasikan adanya monopoli pasar yang dilakukan oleh perusahaan induk dari Singtel dan dan STT Singapore yaitu PT Temasek Singapura. Kondisi monopoli pasar ini merupakan kondisi yang tidak diinginkan dalam suatu lingkungkungan industri, yang mana akan merusak iklim bisnis diIndonesia. Walaupun tidak menguasai seluruh saham kedua perusahaan tersebut, tetapi lebih dari sepertiga sahamnya dikuasainya dan secara langsung Temasek mempunyai andil yang sangat besar dalam mengintervensi kebijaksanaan, strategi dan keuntungan yang didapat oleh kedua perusahaan telekomunikasi Indonesia tersebut. Selain itu pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengintervensi dan mengatur perusahaan-perusahaan ini secara langsung, karena selain berhadapan dengan Temasek, tetapi juga akan perbahadapan dengan hukum Internasional.

Pemangku kepentingan (stakeholders) BUMN termasuk Telkomsel dan Indosat terdiri dari banyak pihak yang tidak hanya politisi saja (Pemerintah dan DPR), tetapi juga karyawan, pelanggan, dan regulator teknis dibidangnya. Karena kebijakan privatisasi merupakan kebijakan ekonomi politik, maka Pihak-pihak yang termasuk dalam stakeholders ini hendaknya juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses privatisasi. Dengan melibatkan segenap stakeholders, diharapkan proses privatisasi mendapat dukungan dari banyak pihak sehingga proses privatisasi tidak menimbulkan kontroversi tetapi justru dapat dipakai untuk memperbaiki image positif yang terbentuk karena pola privatisasi memberi manfaat kepada banyak stakeholder, pemerataan, dan pengawasan banyak investor atas perjalanan usahanya.

Terkait dengan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memvonis Temasek melanggar Undang Undang Anti-Monopoli, karena melalui dua anak perusahaannya melakukan kepemilikan silang atas PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Tbk, maka ada signal bahwa ada proses yang tidak transparan dari privatisasi kedua perusahaan ini, baik dari pihak pemerintah maupun pihak DPR yang menyetujuinya. Selain itu, penulis juga mendukung KPPU dan pemerintah untuk memberi peringatan dan ganjaran kepada Temasek untuk dapat menghormati dan tidak merusak iklim bisnis di Indonesia serta mematuhi segala aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

IV. Kesimpulan

Kebijakan ekonomi politik Indonesia dalam hubngannya dengan privatisasi Telkomsel dan Indosat masih belum memihak kepada kepentingan dan kebutuhan publik.
Masih lemahnya hukum dan perundangan yang berhubungan dengan kebijakan privatisasi yang dilakukan pemerintah.
Selain mendapat persetujuan Pemerintah dan DPR RI, Kebijakan privatisasi sebaiknya melibatkan seluruh stackholders yang berhubungan dengan perusahaan yang akan diprivatisasi.
Privatisasi hendaknya melibatkan beberapa perusahaan atau investor dan tidak ada perusahaan/investor pembeli yang memiliki hak mayoritas atas saham perusahaan yang diprivatisasi
Kebijakan privatisasi dari Telkomsel dan Indosat harus ditinjau kembali dan pemerintah serta DPR RI harus belajar dari kasus privatisasi ini untuk lebih mengetatkan regulasi dan pembuatan perundang-undangan yang dapat memback-up kebijakan Privatisasi.

TINJAUAN ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA

2008-04-13T22:54:00.000+09:00

Pendahuluan

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sandi-sandi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi dan pemerintahan bersih. Ketiga elemen tersebut telah mendorong tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha; hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Pikiran Dasar

Pikiran dasar penulisan ini adalah arah pembangunan Indonesia diarahkan sesuai dengan semangat reformasi.

Arah pembangunan Indonesia merupakan tuntunan atau rel yang akan membawa bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan

Mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan merupakan modal dasar dan tujuan arah pembangunan Indonesia

Orde Baru (Sebelum Reformasi)

Pembangunan pada masa orde baru atau pada masa pemerintahan presiden Soeharto lebih bersifat sentralistik, yang tidak merata di semua wilayah Indonesia. Pembangunan yang sentralistik ini mengakibatkan kesenjangan yang cukup signifikan dimana ada daerah yang sangat muju dalam semua aspek pembangunan, tetapi ada daerah yang sangat jauh tertinggal dan terkesan dikucilkan oleh pemerintah. Pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik ini ditambah lagi dengan gaya pemerintahan presiden soeharto yang otoriter dan diktator, membawa arah pembangunan bangsa ini terkesan lamban dan tidak merata. Pada masa orde baru, pembangunan dititik beratkan pada kesejahteraan masyarakat dan yang menjadi motor penggerak adalah sektor industri. Namun dengan sentralistik yang ada pada waktu itu, arah pembangunan kurang menyetuh masyarakat bawah sampai dipelosok, dikarenakan kelemahan dari sistem sentralistik tadi yang tidak memberikan kesempatan untuk melibatkan dan mendiskusikan dengan masyarakat bawah sebagai tujuan kesejahteraan tadi. Disamping itu motor penggerak sektor industri lebih banyak didominasi oleh kongglomerasi yang pemiliknya berasal dari kaum keluarga dan kroni cendana yang mengakibatkan kurang optimalnya motor penggerak tadi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan orde baru cukup membawa perubahan dan sedikit kesejahteraan bagi bangsa ini meskipun tidak semua menikmatinya. Kondisi pembangunan dan ekonomi yang rapuh tadi kemudian menjadi hancur akibat diterjang krisis multi dimensional pada akhir tahun 1997 sampai dengan puncaknya yaitu dengan jatuhnya pemerintahan orde baru ditandai dengan turunnya presiden soeharto.

Semangat Reformasi

Pada saat krisis multidimensional menerpa Indonesia, bangsa ini tidak berdaya dan sangat terpuruh karena kesalahan pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik dan terkesan tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan tidak mendengan apa kemaunan mereka. Sejalan dengan krisis yang menerpa Indonesia, maka tumbuhlah semangat reformasi yang kemudian menyebabkan runtuhlah penguasa orde baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Semangat reformasi yang dibawa oleh pembaharu-pembaharu dari berbagai lapisan masyarakat ingin membawa bangsa ini keluar dari krisis dan memulai pembangunan yang lebih merakyat. Adapun tujuan dari semangat reformasi ini adalah membawa pembangunan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik dan bisa terlepas sepenuhnya dari krisis.

Dalam agenda reformasi terdapat tiga elemen penting yang mendapat perhatian untuk pembaharuan, yaitu Demokrasi, desentralisasi dan pemerintahan bersih.

Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu agenda reformasi yang mendapat perhatian penting oleh para reformis, karena menurut mereka negara kita sudah terlalu lama dikekang oleh kebijakan diktator yang dijalankan oleh penguasa orde baru Suharto. Munculnya rezim demokrasi yang secara formal ditandai dengan terselenggaranya pemilihan umum demokratis tahun 1999. Setelah itu semakin diterima sebagai suatu sistem pemerintahan terbaik dibandingkan dengan sistem manapun yang pernah ada dalam sejarah, dan oleh karena itu mendapat dukungan dan legitimasi luas dari masyarakat.

Demokrasi kita terkonsolidasi apabila ia mendapat legitimasi yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil kemungkinan ia ambruk. Adanya legitimasi yang kuat dari warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya aturan main dalam membangun dan melaksanakan pemerintahan tersebut ditandai oleh tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, dan berfungsinya negara secara efektif dalam penegakan hukum.

Disamping pada bidang pemerintahan, politik dan hukum, demokrasi juga merasuki sistem perekonomian bangsa Indonesia, menuju suatu tatanan perekonomian yang kuat. Kabinet Reformasi Pembangunan menjalankan tugasnya pada saat negara sedang dilanda krisis ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi dampak krisis tersebut, telah dilakukan serangkaian upaya dan langkah yang pada saat bersamaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal yang mendasar dalam kaitan ini adalah upaya untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan agenda reformasi yang penting untuk dilaksanakan, mengingat dampak dari sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan kurangnya ketahanan ekonomi. Momentum desentralisasi dan otonomi daerah yang digaungkan dan telah dilaksanakan sejak tahun 1999 perlu disambut dengan berbagai perubahan cara pandang dan harapan terlaksananya pembangunan daerah yang lebih berkeadilan dan merata. Kondisi ini menuntut daerah menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembangunan di wilayahnya (termasuk kesejahteraan masyarakatnya), dan tidak lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah (walikota/bupati) memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerahnya masing-masing.

Kondisi yang ada sekarang ini terlihat bahwa pembangunan didaerah-daerah mulai berjalan dan kesan kesenjangan mulai perlahan-lahan dapat dikurangi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah ini, daerah mempunya kukuatan untuk mengelolan dan melaksanakan pembangunan didaerahnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya, dan terarah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintahan bersih.

Pemerintahan bersih merupakan agenda reformasi selanjutnya yang menginginkan adanya suatu pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan adanya pemerintahan yang baru hasil dari pemilu 1999 yang merupakan tonggak demokrasi Indonesia, maka cita-cita pemerintahan yang bersih yang dapat membawa arah pembangunan bangsa ini menjadi lebih baik lagi bisa terwujut. Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang laksanakan diera reformasi ini maka menuntut suatu pemerintahan yang bersih dari tingkatan pemerintahan pusat sampai ke daerah, dimana masyarakat bisa melihat dan merasakan pembangunan yang sesungguhnya dan tidak terkesan direkayasa dan dipaksa-paksakan.

Pemerintahan yang bersih KKN merupakan tugas kita semua selaku masyarakat Indonesia, hal ini sudah mulai nampak dengan banyaknya pelaku kasus KKN yang disidangkan dan diputuskan hukumannya, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Kondisi ini harus ditingkatkan supaya cita-cita bangsai ini bisa tercapai dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Masa Sekarang dan Akan datang

Setelah suksesnya agenda reformasi yang dilakukan dari tahun 1999 sampai sekarang, ditandai dengan penegakan demokrasi yang sudah berjalan dengan adanya pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah mulai menunjukan hasil yang cukup berbeda dengan masa sebelumnya, dan juga pemerintahan yang sudah mulai bersih dari pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, maka tentunya kondisi dan semangat reformasi ini harus dipertahankan agar arah pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan negara secara nasional. Pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat telah merespon tuntutan ini dengan menetapkan UU no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut kedalam peraturan pemerintah (PP) no. 39 dan no. 40 tahun 2006. sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasi seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujutkan tujuan, cita-cita dan arah pembangunan Bangsa Indonesia.

Pembangunan bangsa Indonesia diarahkan untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang yang bermartabat dan terpenuhi segala kebutuhannya serta sejahtera, dengan mengikut sertakan masyarakt secara langsung dalam proses pembangunan. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sekali lagi memudahkan keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan, dimana arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarata, yang tentunya sesuai dengan budaya dan karakteristik serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah tersebut. Dengan adanya demokrasi yang berjalan dengan baik, desentralisasi dan otonomi daerah yang memberdayakan, ditunjang dengan pemerintahan yang bersih terbebas dari KKN, maka tentunya arah pembangunan bangsa Indonesia untuk meninggalkan keterbelakangan dan meniadakan kesenjangan antara daerah bisa terwujut dan tentunya ditunjang dengan keikut sertaan masyarakat secara langsung dalam pembangunan itu sendiri.

Untuk itu maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menunjang arah pembangunan bangsa Indonesia secara garis besar adalah

Demokrasi harus tetap ditegakan disemua aspek (Pemerintahan, politik, sosial, hukum dan ekonomi)
Mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah. (Memaksimumkan desentralisasi dan otonomi daerah)
Melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan
Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan budaya, karakteristik, kemampuan serta potensi daerah masing-masing
Berusaha terus untuk menciptakan pemerintahan yang bersih terbebas dari pejabat-pejabat yang KKN, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang berada di daerah.

Kesimpulan

Pelaksanaan demokrasi yang mendapat kedaulatan penuh dan merakyat, peaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih bebas dalam mengatur daerahnya, dan pemerintahan bersih yang bebas dari KKN dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan mendukung arah pembangunan Indonesia
Undang-undang, peraturan pemerintah serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan pementu serta rel arang pembangunan Indonesia dan DPR yang merupakan wakil rakyat, dan juga masyarakat selaku pengawasnya.
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kemandirian dan kesempatan daerah untuk mengatur serta mengembangkan daerahnya merupakan kebijakan yang lebih mengarahkan pembangunan untuk bisa melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaannya, dan masyarakat bisa lebih merasakan hasil pembangunan tersebut.

DAFTAR ISI

1. W.I.M. Poli. 2006. Suara Hati yang Memberdayakan, Pustaka Refleksi.

2. W.I.M. Poli. 2007. Modal Sosial Pembangunan, Hasanuddin University

Press. Makassar.

3. W.I.M. Poli. 2008. Bahan Kuliah Ekonomi Perencanaan dan Strategi

Pembangunan. Makassar.

4. www.tempointeraktif.com

5. www.kabarindonesia.com

6. www.kompas.com

7. www.wikipedia.co.id

8. www.suaramerdeka.com

PANDANGAN KONSUMEN TERHADAP TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI MARX DAN WEBER

2008-04-09T17:46:00.003+09:00

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang sangat majemuk, yang terdiri dari berbagai lapisan yang tentunya mempunyai strata dan gaya hidup serta budaya sendiri-sendiri. Kemajemukan masyarakat dan konsumen ini merupakan peluang yang sangat baik bagi pebisnis yang ingin berusaha di Indonesia.

Konsumen Indonesia menatap tahun 2008 masih kurang optimis dibandingkan konsumen sejumlah Negara Asia Pasifik lainnya. Demikian hasil MasterCard Worldwide Index of Consumer Confidence yang diterima KCM.

Menurut survey yang mengukur keyakinan konsumen di Asia Pasifik setiap paruh tahun untuk enam bulan kedepan itu, meski sentiment konsumen di Indonesia meningkat dari enam bulan yang lalu, masih kurang optimis dibanding tahun lalu.

Indeks Indonesia pada survey terakhir ini hanya 57,8 poin. Tahun lalu mencapai 62,6poin. Sedangkan enam bulan lalu hanya 53,5 poin. Konsumen di Indonesia kurang optimis menatap lapangan kerja ditahun 2008 yang hanya memperoleh 39,1 poin serta ekonomi mendapat 51,4 poin turun dari enam bulan yang lalu. Namun mereka mengharapkan perbaikan dalam pendapatan rutin, pasar bursa dan kualitas hidup.

Sebenarnya secara umum, konsumen di Asia Pasifik mempunyai optimisme kuat memandang semester pertama (enam bulan pertama) pada tahun 2008. Ketidakpastian pasar keuangan global, kasusprime mortage, kenaikan harga minyak dunia dan inflasi tidak mengurangi keyakinan mereka.

Vietnan menduduki posisi pertama sebagai negara yang paling yakin untuk periode enam bulan kedepan dengan nilai 94,3 poin. Diikuti Hongkong 85,9 poin, dan singapura 83,6 poin. Survei ini nilainya berkisar antara 0 sampai 100, berdasarkan jawaban dari 5 variabel yakni lapangan kerja, makro ekonomi, pendapatan rutin, pasar bursa dan kualitas hidup. Nilai diatas 50 mengindikasikan tingkat optimisme, dibawah 50 mengindikasikan tingkat pesimisme dan nilai 50 adalah netral.

II. TUJUAN PENULISAN

Untuk membandingkan teori Marx dan teori Weber mengenai perkembangan masyarakat khususnya mengenai fenomena konsumen Indonesia yang kuarang optimis memandang tahun 2008.

III. PEMBAHASAN

1. PANDANGAN TEORI MARX TENTANG FENOMENA

Hasil riset yang digambarkan dalam pendahuluan menggambarkan suatu kondisi dimana konsumen khususnya konsumen Indonesia merasa pesimis melihat tahun 2008. Menurut Marx dalam teorinya dia melihat masyarakat sebagai suatu bangunan ekonomi sosial, konsumen merupakan bagian dari masyarakat, dan tentunya juga merupakan bagian dari suatu bangunan ekonomi suatu negara. Konsumen merupakan bagian dari masyarakat yang sangat berperan dalam perekonomian. Perkembangan suatu perekonomian dipengaruhi oleh perkembangan konsumennya, baik berupa perkembangan pola pikir, perkembangan kebutuhan, perkembangan teknologi, perkembangan zaman/peradaban dan perkembangan lainnya yang terjadi pada konsumen yang menyebabkan konsumen tersebut turut mempengaruhi perkembangan perekonomian. Menurut Marx pola pikir konsumen merupakan pencerminan terhadap materialnya. Berhubungan dengan tingkatan struktur sosial tentang kenyataan sosial dan yang menekankan saling ketergantungan yang tinggi antara struktur sosial dan konsisi material dimana individu harus menyesuaikan dirinya supaya tetap hidup dan memenuhi pelbagai kebutuhannya.

Tekanan pada perlunya menyesuaikan diri dengan lingkungan material dan pada langkanya sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia merupakan suatu catatan yang penting mengenai realisme praktis dalam analisis teoritisnya.

Kondisi dimana konsumen Indonesia yang kurang optimis ini menurut Marx dapat digambarkan sebagai suatu kondisi dimana pola pikir konsumen/masyarakat yang kurang optimis terhadap faktor-faktor produksi, maupun faktor-faktor pendukung produksi.

Faktor-faktor produksi terdiri atas faktor-faktor yang melekat pada manusia (human resources), dan yang tidak melekat pada manusia (non-human resources), yaitu benda-benda (alam, peralatan teknik). Faktor-faktor tersebut ada pemiliknya. Hubungan antara manusia dengan alam dan peralatan teknik dinamakan productive forces. Hubungan antara para pemilik faktor produksi dinamakan production relations. Hasil riset yang ada menunjukan bahwa optimisme konsumen Indonesia menurun dari hasil penelitian enam bulan sebelumnya, kondisi ini menunjukan bahwa ada faktor-faktor produksi yang dikhawatirkan oleh konsumen sehingga mengakibatkan penurunan optimisme konsumen. Hubungan konsumen dengan faktor-faktor produksi tersebut seperti yang digambarkan dalam terori Marx diatas menunjukan hubungan yang sangat erat, baik dengan faktor manusia, maupun faktor non manusia, yaitu alam dan teknologi. Dengan kata lain kondisi menurunnya optimisme konsumen ini juga merupakan dampak dari mode of production. Dan menurut Marx Mode of production inilah yang merupakan economic substructure dari bangunan masyarakat, di atas mana dibangunkan cultural superstructure.

Hasil survey pada fenomena yang konsumen ini menggunakan 5 variabel yaitu lapangan kerja, makro ekonomi, pendapatan rutin, pasar bursa dan kualitas hidup. Variable-variabel ini menunjukan hasil yang berbeda dengan periode sebelumnya, ada yang menungkat, ada yang menurun, dan juga ada yang sama dengan periode pengukuran sebelumnya.

Menurut Marx perubahan dan perkembangan masyarakat yang terjadi secara dialektis disebabkan oleh adanya kontradiksi. Dari fenomena yang ada terlihat bahwa variable-variabel yang diukur hasilnya bervariatif malah cenderung menggambarkan penurunan optimisme konsumen, dapat terlihat pada hasilnya dimana Indeks Indonesia pada survey terakhir ini hanya 57,8 poin. Tahun lalu mencapai 62,6poin. Sedangkan enam bulan lalu hanya 53,5 poin. Konsumen di Indonesia kurang optimis menatap lapangan kerja ditahun 2008 yang hanya memperoleh 39,1 poin serta ekonomi mendapat 51,4 poin turun dari enam bulan yang lalu. Namun mereka mengharapkan perbaikan dalam pendapatan rutin, pasar bursa dan kualitas hidup.

Hubungan antara individu dan lingkungan materialnya dijembatani melalui struktur ekonomi masyarakat. Walaupun individu menyatakan kodratnya dalam kegiatan kreatifnya, hasil dari kegiatan ini memiliki sifat kenyataan objektif; individu menyesuaikan diri.

Keseluruhan pandangan di Asia Pasifik terhadap ekonomi adalah 68,3 poin, pendapatan rutin 81 poin, pasar bursa 66,5 poin dan kualitas hidup 66,7poin telah meningkat dari survei bulan mei 2007 lalu. Sedangkan lapangan kerja tetap stabil 63,8 poin. Menurut Marx kondisi ini akan mengakibatkan pengaruh pada perkembangan masyarakat dalam hal ini konsumen, yang tentunya perkembangannya akan sedikit terhambat dengan adanya kurang optimisme ini, dan akan menyebabkan mode of production Indonesia akan kurang berkembang. Untuk itu , maka menurut teori Marx, maka iklim perekonomian di Indonesia harus bisa diperbiasakan untuk bisa berinovasi untuk bisa menjawab kuarang optimisnya konsumen. Pemerintah harus bisa menciptakan suatu iklim bisnis yang baik sehinggan pengangguran dapat diatasi dengan pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang tentunya bisa terealisasikan jika ada kelonggaran serta kerjasama yang baik dari pemerintah dengan pemilik modal.

Berdasarkan kenyataan diatas, Marx menyatakan bahwa kehidupan kemasyarakatan , satu-satunya yang nyata adalah adanya akal kesadaran masyarakat yaitu ide, teori, pandangannya, dan sebagainya hanyalah perwujutan dari suatu gambar atau cermin apa yang nyata. Dengan demikian kehidupan masyarakat merupakan infrastruktur yang dapat dijumpai dalam cara berproduksi marang-barang material atau faktor ekonomi.

Disini dapat kita lihat bahwasannya marx berangkat dari pandangan bahwa evolusi pembentukan ekonomi masyarakat dipandang sebagai suatu proses sejarah alam. Oleh karena itu interaksi antara manusia dengan alam dilakukan melalui kerja. Dengan kerja manusia menjadi subjek searah dan menciptakan sejarah sendiri. Manusia adalah bagian dari alam yang dipandang sebagai kesatuan yang totalitas. Jika manusia bekerja dan menghasilkan sarana-sarana hidup sehingga secara tidak langsung, ia menghasilkan eksistensi materialnya.

2. PANDANGAN TEORI WEBER TENTANG FENOMENA

Menurut Weber dalam etika protestan dan semangat kapitalisme, konsumen merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai andil dalam perekonomian. Besar kecilnya pangsa konsumen mengambarkan atau mencerminkan keadaan perekonomian suatu negara. Kekuatiran konsumen atau kurang optimisnya konsumen memandang tahun 2008 menurut Weber merupakan gambaran emosional pribadi yang mencerminkan kondisi keraguan pada perekonomian pada tahun 2008. keragu-raguan ini merupakan dampak dari kurangnya kepercayaan dengan adanya gejala-gejal alam yang difirmankan didalam kitab agama sebagai suatu kondisi yang mengharuskan manusia termasuk konsumen didalamnya untuk tetap waspada dan tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya dimana weber mengajukan tesis bahwa etika dan pemikiran puritan mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Bakti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi.

Hasil survey pada fenomena konsumen ini menggunakan 5 variabel yaitu lapangan kerja, makro ekonomi, pendapatan rutin, pasar bursa dan kualitas hidup. Variable-variabel ini menunjukan hasil yang berbeda dengan periode sebelumnya, ada yang meningkat, ada yang menurun, dan juga ada yang sama dengan periode pengukuran sebelumnya.

Menurut Weber Ia mendefenisikan semangat kapitalisme yang turut mempengaruhi kelima faktor diatas sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Weber menunjukan bahwa semangat seperti itu tidak terbatas pada budaya barat, apabila dipertimbangkan sebagai sikap individu, tetapi bahwa individu-individu seperti itu – para wiraswasta yang heroik, begitu weber menyebut mereka – tidak dapat dengan sendirinya membangun sebuah tatanan ekonomi yang baru (kapitalisme). Pada konsumen Indonesia kecenderungan kurang optimis ini turut disebabkan juga menurut Weber karena pihak kapitalis cenderungan serakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimum, gagasan bahwa kerja adalah kutuk dan beban yang harus dihindari, khususnya apabila hal itu melampaui apa yang secukupnya dibutuhkan untuk hidup yang sederhana dan selanjutnya menurut Weber Hidup itu harus dimulai disuatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainlan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia.

Weber menunjukan bahwa tipe-tipe protestanisme tertentu mendukung pengajaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberi arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan – logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan sasaran didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi.

3. PANDANGAN MARX DAN WEBER TENTANG FENOMENA DAN HUBNGANNYA DENGAN STRATIFIKASI SOSIAL

Konsumen merupakan bagian dari sosial masyarakat yang tentunya terbagi atas beberapa struktur atau strata atau didalam ilmu pemasaran moderen bisa juga dikelompokan atau dibedakan atas segmen-segmen konsumen. Dimana segmen-segmen ini dibedakan atas besar kecilnya tingkat kebutuhan, kepentingan strata dan lainnya yang membedakan antar segmen. Marx dan Weber lebih mengenal itu dengan stratafikasi sosial atau struktur sosial masyarakat dalam ekonomi.

Pandangan orang-orang secara hirarkis dalam suatu sistem stratifikasi sosial merupakan suatu segi yang sangat mendasar dalam pandangan Weber mengenai struktur sosial. Weber sependapat dengan Marx pada dasarnya ekonomi untuk kelas sosial, dengan mengembangkan suatu gambaran yang lebih komprehensif mengenai paling kurang tiga dasar pokok stratifikasi yang berbeda secara analitis. Marx melihat ekonomi sebagai dasar struktur sosial dan posisi-posisi orang dalam struktur ini ditentukan oleh apakah dia memiliki alat produksi atau tidak. Kalau ini diperluas, pemilikan benda atau kekayaan menjadi dasar utama stratifikasi. Pembagian yang sangat fundamental dalam struktur sosial adalah antara yang memiliki dan yang tidal memiliki, meskipun tentunya masih dapat dibagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil, dan kriteria sekunder mungkin muncul dan menyelubungi pemisahan fundamental tadi.

Weber juga mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas. Bagi dia, kelas sosial terdiri dari semua mereka yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Kita bisa bicara tentang suatu kelas apabila:

1. Sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan-kesempatan hidup mereka.

2. Sejauh komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa pemilikan benda-benda dan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

3. Hal itu terlihat dalam kondisi-kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja.

Butir terakhir ini menjelaskan bahwa kelas-kelas sosial berlandaskan pada dasar stratifikasi yang bersifat inpersonal dan objektif. Para anggota dari kelas yang sama mungkin menjadi sadar akan kepentingan mereka bersama dalam bidang ekonomi, dan terlibat dalam tindakan ekonomi atau politik yang terorganisasi untuk memperjuangkannya, seperti yang dikemukakan Marx dalam pandangannya mengenai kesadaran kelas. Apakah kesadaran subjektif mengenai kepentingan kelas atau kesadaran kelas ada atau tidak, posisi kelas ditentukan oleh kriteria objektif yang berhubungan dengan kesempatan-kesempatan hidup dalam dunia ekonomi.

Orang juga digolongkan dalam lapisan-lapisan berdasarkan kehormatan atau prestise seperti yang dinyatakan dalam gaya hidup bersama. Hasilnya adalah pengaturan orang dalam kelompok-kelompok status. Marx tidak mengupas dimensi stratifikasi ini secara khusus, tetapi perspektif Marxis akan melihat status itu sebagai cermin belaka dari kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas. Weber tidak sependapat dengan mengemukakan bahwa stratifikasi menurut status secara analitis berbeda dari stratifikasi menurut ekonomi. Meskipun posisi kelas ekonomi dan kedudukan status saling berhubungan erat, namun tidak harus demikian halnya. Hirarkis status mencerminkan dinamikanya tersendiri, dan orang yang secara ekonomis dominan, mungkin dengan sengaja berusaha dengan berbagai cara yang berbeda untuk meningkatkan prestisenya.

IV. KESIMPULAN

Kurang optimisnya konsumen memandang tahun 2008 menurut pandangan teori Marx berangkat dari pandangan bahwa evolusi pembentukan ekonomi masyarakat dipandang sebagai suatu proses sejarah alam yang tergambar lewat hasil pengukuran 5 faktor-faktor ekonomi. Oleh karena itu interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dilakukan melalui kerja. Dengan kerja manusia menjadi subjek searah dan menciptakan sejarah sendiri. Manusia adalah bagian dari alam yang dipandang sebagai kesatuan yang totalitas. Jika manusia bekerja dan menghasilkan sarana-sarana hidup sehingga secara tidak langsung, ia menghasilkan eksistensi materialnya.
Saling ketergantungan yang tinggi antara struktur sosial dan kondisi material dimana individu harus menyesuaikan dirinya supaya tetap hidup dan memenuhi berbagai kebutuhannya.
Weber dengan etika Protestanismenya memandang kurang optimisnya konsumen memandang tahun 2008 sebagai ssesuatu fenomena yang didasarkan pada kejenuhan dan kehati-hatian konsumen menilai dan memandang kondisi perekonomian yang semakin kompleks, dimana kaum kapitalis cenderung untuk meraih keuntungan yang sebesarnya dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma agama. Jadi menurut Weber kondisi hubungan kemasyarakatan termasuk perekonomian masyarakat didalamnya harus didasarkan pada etika keagamaan yang tidak membenarkan keserakahan dan pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.
Marx dan Weber sama-sama melihat bahwa stratifikasi penting sebagai dasar fundamental untuk struktur sosial atau kelas ekonomi, dimana posisi-posisi orang dalam struktur atau kelas ini ditentukan oleh apakah dia memiliki alat produksi atau tidak, Kalau ini diperluas, pemilikan benda atau kekayaan menjadi dasar utama stratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. W.I.M. Poli. 2007. Filsafat Ilmu, Pemikiran Ilmu Ekonomi dan Penelitian Mahasiswa, Program Doktor Pascasarjana UNHAS. Makassar.

2. Doyle. Paul. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Gramedia, Jakarta.

3. en.wikipedia.org/wiki/marxism.

4. www.allaboutphilosophy.org/cultural-materialism.htm.

5. www.marxist.com/index.php.

6. en.wikipedia.org/wiki/weber.

7. cepa.newschool.edu/het/school/max-weber.mht.

8. en.wikipedia.org/wiki/The_Protestant_Ethic_and_the_Spirit_of_Capitalism.

9. plato.stanford.edu/Max-Weber.

10. MasterCard Worldwide Index of Consumer Confidence, www.kompas.com/ver1/ekonomi/konsumen-Indonesia-kuarang-optimis-hadapi-2008.

Tinjauan Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya

2008-03-22T23:28:00.001+09:00

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Sudah banyak strategi penanggulangan yang di lakukan oleh pemerintah tetapi masih saja belum dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Tulisan singkat ini akan mencoba untuk membahas tentang kondisi kemiskinan di Indonesia dan bagaimana cara penanggulangan yang dapat dilakukan.

Pikiran Dasar (Premis)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keterbatasan, kekuarangan dan ketidakmampuan, yang menyebabkan orang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penanggulangan kemiskinan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh stackholders yang ada, dan juga masyarakat lainnya.

Dari premis diatas, maka selanjutnya kita akan melihat fakta yang terjadi diIndonesia menyangkut kemiskinan dan penanggulangannya, dan kemudian akan ditarik kesimpulan tentang kemiskinan dan penanggulangannya.

Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terdapat dan terjadi di negara-negara tertinggal maupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menurut badan PBB (UNDP) indeks kemiskinan manusia (Human Proverty Index) untuk negara-negara berkembang (HPI-1), memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada dibawah ambang batas dimensi pembangunan manusia – yang sama dengan indeks pembangunan manusia – panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nilai HP-1 untuk Indonesia, yaitu 18,5, berada di urutan 41 dari 102 negara-negara berkembang yang sudah dihitung indeksnya.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih dikarenakan oleh,

Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan perkapita masyarakat.
Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan
Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.

Era Orde Baru, Era Reformasi sampai sekarang

Pada era orde baru, pemerintahan berkuasa memusatkan perhatian pada pembangunan disegala lini aspek kehidupan. Tetapi karena pemerintahan pada masa itu masih bersifat sentralisasi, maka tampak jelas terjadinya perbedaan dan ketidak merataan dalam pembangunan tersebut. Dampak dari ketidak merataan pembangunan ini adalah kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan manusia Indonesia, baik fisik maupun mental. Pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru tidak terlalu peka dengan kondisi dan masalah yang terjadi pada masyarakat di daerah dan pedesaan.

Pada tahun 1993, melalui beberapa metoda dan cara penanggulangan kemiskinan yang intensif terhadap penduduk miskin yang berjumlah kurang lebih 13,7 juta jiwa selama 3 tahun telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin menjadi 11,34 juta jiwa. Namun dengan adanya krisis ekonomi yang bekepanjangan, maka jumlah penduduk miskin naik kembali menjadi 21,5 juta jiwa ditahun 1998. Kondisi kemiskinan diIndonesia diperparah lagi dengan terpaan krisis ekonomi yang melanda kawasan asia termasuk Indonesia didalamnya. Kondisi ini memaksa bangsa ini semakin terpuruh, dan juga masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan semakin banyak karena keadaan perekonomian Indonesia yang memaksa banyak perusahaan untuk gulung tikar, yang kemudian mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin diIndonesia.

Pada saat krisis ekonomi menerpa Indonesia, dibarengi juga dengan krisis kepemimpinan yang mengakibatkan beberapa kali terjadinya pergantian presiden yang tentunya berdampak kepada kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki perekonomian dan menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dengan bantuan Bank Dunia diketahui telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus menekan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, yang dikenal dengan nama Jaring Pengamanan Sosial. Dengan dukungan dana 8,9 triliun untuk APBN 1998/1999. JPS ditujukan untuk 4 bidang pokok, yaitu food security, social protedtion, employment creation, dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Namun demikian dari praktek dilapangan kelihatan proses tersebut berjalan timpang antara lain disebabkan oleh:

Target JPS salah sasaran
JPS tidak mempunyai visi pemberdayaan masyarakat karena lebih mementingkan pencapaian kuantitas diikuti proses top down dan tidak transparan
JPS mematikan keswadayaan masyarakat yang telah ada
Terjadinya partisipasi semu, karena keikutsertaan masyarakat lebih disebabkan karena tekanan
JPS bermuatan politik yang dimanfaatkan oleh interest politik tertentu
JPS membuat Departemen dipemerintahan tidak terkoordinasi dan croos sectoral.

Pada era reformasi, Bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai melepaskan dirinya dari krisis ekonomi dan mulai membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan yang semakin banyak sebagai dampak dari krisis ekonomi. Perubahan besar yang dilakukan adalah pada sistem pemerintahan, diubah dari sentralisasi menjadi Desentralisasi. Pada sistem sentralisasi pemerintah pusat terlalu banyak campur tangan dan tidak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan kurang mengena dengan aspirasi masyarakat, dan juga terjadi banyak kesenjangan dan ketimpangan antara daerah dan juga antar kota denagn pedesaan. Pada sistem desentralisasi ini pemerintah pusat tidak terlalu mencampuri urusan kebijakan yang dilakukan didaerah lagi sebab daerah yang lebih tau kondisi daerahnya, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dan pemberi dana bagi pembangunan daerah masing-masing berdasarkan perencanaan yang diusulkan oleh daerah masing-masing. Dalam hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan, ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mulai dari perbaikan pelaksanaan jaring pengamanan sosial (JPS), sampai dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada masa pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan baik itu secara nasional atau kebijakan daerah masing-masing dalam langkah penanggulangan kemiskinan. Antara lain dengan adanya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat memperingan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, kemudian program beras miskin atau raskin dan progam pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang tentunya ditujukan untuk menekan atau meringankan beben dan jumlah kemiskinan.

Berikut adalah gambaran kondisi angka kemiskinan di Indonesia

Sumber Internet (BPS)

Faktor Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

Stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan hukum
Kebijakan perundang-undangan yang masih dinilai belum maksimal mendorong penanggulangan kemiskinan, dan belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
Kurangnya sarana transportasi dan informasi
Kultur Budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Langkah-Langkah yang dapat dilakukan untuk penanggulangan

Adapun langkah-langkah penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang juga melibatkan seluruh stackholders dan mengikut sertakan masyarakat adalah

Penciptaan stabilitas ekonomi makro, sistem finansial dan iklim investasi yang kondusif
memperbaharui dan lebih memberdayakan masyarakat dalam program jaring pengamanan sosial (JPS)
Trasformasi sektoral (dari Informal ke formal)
Pembentukan UKM-UKM yang lebih memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan kultur dan budaya masing-masing daerah.
Sosial corporate Responsibility
Desentralisasi fiskal yang lebih berpihak pada masyarakat miskin
Membangun dan memperluas sarana transportasi dan informasi supaya bisa sampai ke masyarakat miskin.
Turun ke masyarakat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi kekurangan dan cara bagaimana yang dapat diambil untuk penanggulangan kemiskinan yang sesuai untuk masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, merupakan gambaran keterbatasan dan ketidak mampuan pemerintah dalam memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya.
Perlunya adanya kebijakan pemerintah yang memihak ke masyarakat miskin yang melibatkan masyaraat miskin dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia
Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan juga seluruh stakeholders dan masyarakat dalam menanggulangi dan menciptakan kondisi yang bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. W.I.M. Poli. 2006. Suara Hati yang Memberdayakan, Pustaka Refleksi.

2. W.I.M. Poli. 2007. Modal Sosial Pembangunan, Hasanuddin University

Press. Makassar.

3. W.I.M. Poli. 2008. Bahan Kuliah Ekonomi Perencanaan dan Strategi

Pembangunan. Makassar.

4. UNDP.2004.Indonesia Human Development Report. The Economis of

Democracy. BPS. BAPPENAS.

5. Indonesia Construsting a New Strategy for Proverty Reduction.

East Asia & Pacific Region. World Bank Office Jakarta.

6. United Nation. Laporan Pencapaian Milenium Development Goals

Indonesia. 2007.

7. Lembaga Penelitian SMERU.2006. Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Partisipatoris.

8. Badan Pusat Statistik.2007, Tingkat Kemiskinan di Indonesia

9. Lembaga Kajian Pelangi.2007. Kemiskinan dan Perubahan Iklim di Mata

Dunia. Yayasan Pelangi Indonesia. Jakarta.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Teknologi Informasi dan

Komunikasi; Strategi Peduli Kemiskinan. UNDP

Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia

2008-03-22T22:54:00.000+09:00

Pikiran Dasar

Pikiran dasar (Premis) penulisan ini adalah Pengembangan SDM merupakan merupakan hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan ketahanan dan kekuatan bangsa Indosesia dimasa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Pengembangan SDM bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

Pikiran dasar ini selanjutnya akan disandingkan dengan fakta yang penulis ambil dari literatur buku maupun publikasi tulisan-tulisan di Internet. Kemudian ditarik kesimpulan.

SDM Indonesia Era Orde Baru

Setelah Soeharto menduduki bangku Presiden Indonesia, maka terbentuklah suatu era yang disebut dengan Orde baru yang merupakan era atau orde dimana bangsa Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Soeharto mulai membangun disegala aspek kehidupan, untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Pada era orde baru ini, perkembangan bangsa Indonesia sangat pesat dan sempat tumbuh menjadi kekuatan yang cukup diperhitungkan hingga mencapai puncaknya pada tahun 1996 sampai pertengahan 1997.

SDM di era Krisis Ekonomi

Pada saat krisis Ekonomi pada akhir tahun 1997 yang melanda negara-negara dikawasan Asia dimana Indonesia juga didalamnya, mengakibatkan perekonomian dengan segala aspek didalamnya menjadi hancur dan mengalami kemunduran dan terpuruk. Kondisi ini bisa terlihat dengan banyaknya perusahaan yang tidak bisa bertahan dan ditutup, mengakibatkan timbulnya pengangaguran yang cukup besar dan juga terjadi ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja. Kondisi ini turut memicu keterpurukan masyarat Indonesia yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan diIndonesia. Dalam kondisi krisis multi ekonomi ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara disisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Merujuk HDI tahun 2004 dimana terjadi kesenjangan antara kesejahteraan dan kesempatan hidup yang semakin terpuruh. Faktanya tidak adanya pembagian akses kehidupan dan pendapatan yang merata.

Kondisi keterpurukan ekonomi yang berlangsung cukup lama ini mengindikasikan bahwa dasar perekonomian Indonesia beserta SDM didalamnya tidak kuat menghadapi terpaan goncangan ekonomi dari luar dan juga terpaan globalisasi yang semakin kuat masuk dalam tatanan moral bangsa. Hal ini dikarenakan pembangunan perekonomian dan SDM Indonesia dimasa orde baru terlalu otoriter dan tersentralisasi tanpa melibatkan daerah dan lapisan masyarakat yang ada, sehingga pembangunan ekonomi dan SDM yang sudah bagus itu tidak kuat dan rentan terhadap terhadap goncangan ekonomi dan globalisasi yang kuat.

SDM di era Globalisasi

Krisis ekonomi yang multi dimensional ditambah dengan globalisasi yang kuat merasuk masuk ke Indonesia mengakibatkan kemunduran ekonomi disertai dengan keterpurukan pengembangan SDM Indonesia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi yang tidak pandang bulu merasuki dan mempengaruhi semua kalangan dan lapisan masyarakat. Akibat dari krisis yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar, yang selanjutnya mengakibatkan angka pengangguran yang cukup besar. Kemudian diperparah lagi dengan ketahanan dan kualitas SDM Indonesia yang tidak kuat dan tidak mampu untuk menghadapi persaingan global yang kuat. Ketidak mampuan SDM ini mengakibatkan Indonesia tidak mempunyai daya saing untuk mengangkat kembali perekonomian dan mengembangkan SDMnya.

Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya APBN untuk sektor pendidikan (tidak lebih dari 12%) pada pemerintahan era reformasi. Ini menunjukan belum adanya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas, dan sudah saatnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasioanal.

Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah terselesaikan. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan mengapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultur, kurikulum pendidikan dan pasar kerja. Hambatan kultur yang dimaksud adalah budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum pendidikan adalah belum adanya standar baku kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Ekonomi abat ke 21 yang ditandai dengan globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi perdagangan dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritori negara. Globalisasi sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Indonesia dikancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke 45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, dibawah Singapura (8), Malaysia (34), cina(35), Filipina (38), dan Thailand (40).

Realitas globalisasi yang demikian membawa membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Problem utama dalam pengembangan SDM Indonesia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada ere sebelum reformasi pasar tenaga kerja mengikuti era konglomeresi. Dimana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi poitik, yakni terjadi kesenjangan ekonomi yang terakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Kenyataan menunjukan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk kesektor-sektor ekonomi yang justru bukan memecahkan masalah ekonomi, tetapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi.Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu.

Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara disisi lain Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi.

Ketimpangan pengembangan SDM Indonesia dapat terlihat dengan tingkat kualitas pendidikan yang berbeda cukup besar antara satu daerah/provinsi dengan daerah/provinsi lainnya, dan juga antara kota dengan kampung/desa yang mana pembangunan pendidikan dari yang paling dasar sampai dengan tingkat atas sangat terasa. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya fasilitas pendidikan maupun guru yang mengajar di desa yang mengakibatkan tingginya angka buta huruf dan kadar penggunaan bahasa Indonesia yang masih rendah di pedesaan maupun daerah pelosok. Dengan demikian maka akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan SDMnya jika kondisi ketimpangan ini tidak diperhatikan dan diperbaiki.

Hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjuatan

Pembangunan berkelanjutan adalah Kegiatan usaha memenuhi kebutuhan, dengan menggunakan sumberdaya yang ada pada diri dan lingkungannya, tanpa menghambat kebutuhan generasi masa depan, menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan atau tanpa bantuan dari luar, didalam batas hukum dan HAM yang Universal.[1] Fakta bahwa kebijakan pemerintah orde baru yang lebih menitik beratkan pada pembangunan disegala lini tanpa melibatkan atau memperhatikan aspirasi masyarakat bawah, dan juga sistem pengembangan SDM yang tidak merata antar daerah kota dan pedesaan yang mengakibatkan ketahanan perekonomian dan SDM yang tidak bisa untuk bertahan dari krisis multi dimensional, yang disusul juga dengan era globalisasi yang tidak bisa dihindari oleh Indonesia, mengakibatkan pembangunan Indonesia sangat terpuruk dan seterusnya untuk bisa bergerak naik dari keterpurukan dan untuk tidak mudah terpuruk lagi maka Indonesia harus bisa menjaga Ketahanan SDMnya supaya bisa kuat. Pengembangan SDM sudah seharusnya ditujukan lakukan dengan perbaikan mutu pendidikan dan lebih berorientasi pada perkembangan persaingan global, supaya SDM Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain. Disamping itu untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bukan saja di dukung oleh sektor pendidikan saja, tetapi harus juga diperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat berupa tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, usia harapan hidup, fasilitas kesehatan sampai dengan pemberdayan gender sampai dengan tingkat kemiskinan.

Kalau kita melihat masing-masing indikator menurut HDI, kesejahteraan seperti usia harapan hidup, melek huruf orang dewasa, rata-rata tahun bertahan disekolah dan pengeluaran perkapita, maka dari tahun 1996 sebelum krisis ke tahun 1999 dan 2002 sesudah krisis moneter, pada umumnya terjadi perbaikan indeks untuk seluruh Indonesia. Kecuali pengeluaran perkapita dari 587,4 juta rupiah (1996) menurun ke 578,8 juta rupiah (1999) tetapi lantas naik menjadi Rp 591,2 juta (2002).

Setelah itu dalam laporan UNDP 2007/2008 menyebutkan bahwa pembangunan sektor kesehatan di Indonesia menunjukan kemajuan. Umum harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan ibu menurun. Namun berbagai keberhasilan itu dikhawatirkan akan mengalami guncangan karena penurunan anggaran pembangunan kesejahteraan dan pendidikan, serta mundurnya pelaksanaan keluarga berencana akibat desentralisasi dan otonomi daerah.

Dengan melihat kenyataan diatas, maka kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena kita masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga kita yang secara kultur dapat dikatakan sama dengan kita. Namun meskipun tingkat kesejahteraan relatif meningkat, tetapi rendahnya pembangunan pendidikan Indonesia mempengaruhi kualitas manusia Indonesia. Hal ini sering dijadikan pegangan untuk melihat indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia amat rendah. Padahal pengukuran HDI berdasarkan 3 indikator; panjang usia, pendidikan dan standar hidup.

[1] Prof. DR. W.I.M. Poli.

Kita harus berupaya dengan serius sekuat tenaga dan berkesinambungan meningkatkan pembangunan SDM Indonesia sebagai bagian yang penting dari upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Kesimpulan.

Untuk menghadapi era Globalisasi yang sarat dengan persaingan global dan pengaruhnya, Indonesia harus memperkuat pengembangan SDMnya dimulai memperkuat budaya lokal yang bisa menyaring serta melawan pengaruh globalisasi, serta memperkuat budaya lokal yang menjadi ciri bangsa kita dan menampilkannya di dunia Internasional sebagai kekuatan yang yang membedakan kita dengan negara lain.
Dalam hubungan dengan pembangunan berkelanjutan, pengembangan SDM Indonesia harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan juga seluruh stackholder tidak terkecuali juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Pemerintah harus memperkuat sistem pendidikan beserta muatan kurikulumnya yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan SDM Indonesia disamping penguatan sektor kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

DARTAF PUSTAKA

1. W.I.M. Poli. 2007. Artikel Perekonomian Indonesia dan Strategi

Pembangunan, 2008

2. W.I.M. Poli. 2006. Suara Hati yang Memberdayakan, Pustaka Refleksi.

3. W.I.M. Poli. 2007. Modal Sosial Pembangunan, Hasanuddin University

Press. Makassar.

4. Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia, UNDP

5. United Nation. Laporan Pencapaian Milenium Development Goals

Indonesia. 2007.

Aku

2008-03-19T00:08:00.000+09:00

I Love My God.
I Love My Wife...........
I Love My Life..............
I Love My Family...........
I Love My Job...................
I Love U All.