Tinjauan Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Sudah banyak strategi penanggulangan yang di lakukan oleh pemerintah tetapi masih saja belum dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Tulisan singkat ini akan mencoba untuk membahas tentang kondisi kemiskinan di Indonesia dan bagaimana cara penanggulangan yang dapat dilakukan.

Pikiran Dasar (Premis)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keterbatasan, kekuarangan dan ketidakmampuan, yang menyebabkan orang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penanggulangan kemiskinan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh stackholders yang ada, dan juga masyarakat lainnya.

Dari premis diatas, maka selanjutnya kita akan melihat fakta yang terjadi diIndonesia menyangkut kemiskinan dan penanggulangannya, dan kemudian akan ditarik kesimpulan tentang kemiskinan dan penanggulangannya.

Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terdapat dan terjadi di negara-negara tertinggal maupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menurut badan PBB (UNDP) indeks kemiskinan manusia (Human Proverty Index) untuk negara-negara berkembang (HPI-1), memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada dibawah ambang batas dimensi pembangunan manusia – yang sama dengan indeks pembangunan manusia – panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nilai HP-1 untuk Indonesia, yaitu 18,5, berada di urutan 41 dari 102 negara-negara berkembang yang sudah dihitung indeksnya.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih dikarenakan oleh,

1. Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan perkapita masyarakat.
2. Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
3. Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
4. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan
5. Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.

Era Orde Baru, Era Reformasi sampai sekarang

Pada era orde baru, pemerintahan berkuasa memusatkan perhatian pada pembangunan disegala lini aspek kehidupan. Tetapi karena pemerintahan pada masa itu masih bersifat sentralisasi, maka tampak jelas terjadinya perbedaan dan ketidak merataan dalam pembangunan tersebut. Dampak dari ketidak merataan pembangunan ini adalah kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan manusia Indonesia, baik fisik maupun mental. Pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru tidak terlalu peka dengan kondisi dan masalah yang terjadi pada masyarakat di daerah dan pedesaan.

Pada tahun 1993, melalui beberapa metoda dan cara penanggulangan kemiskinan yang intensif terhadap penduduk miskin yang berjumlah kurang lebih 13,7 juta jiwa selama 3 tahun telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin menjadi 11,34 juta jiwa. Namun dengan adanya krisis ekonomi yang bekepanjangan, maka jumlah penduduk miskin naik kembali menjadi 21,5 juta jiwa ditahun 1998. Kondisi kemiskinan diIndonesia diperparah lagi dengan terpaan krisis ekonomi yang melanda kawasan asia termasuk Indonesia didalamnya. Kondisi ini memaksa bangsa ini semakin terpuruh, dan juga masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan semakin banyak karena keadaan perekonomian Indonesia yang memaksa banyak perusahaan untuk gulung tikar, yang kemudian mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin diIndonesia.

Pada saat krisis ekonomi menerpa Indonesia, dibarengi juga dengan krisis kepemimpinan yang mengakibatkan beberapa kali terjadinya pergantian presiden yang tentunya berdampak kepada kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki perekonomian dan menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dengan bantuan Bank Dunia diketahui telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus menekan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, yang dikenal dengan nama Jaring Pengamanan Sosial. Dengan dukungan dana 8,9 triliun untuk APBN 1998/1999. JPS ditujukan untuk 4 bidang pokok, yaitu food security, social protedtion, employment creation, dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Namun demikian dari praktek dilapangan kelihatan proses tersebut berjalan timpang antara lain disebabkan oleh:

1. Target JPS salah sasaran
2. JPS tidak mempunyai visi pemberdayaan masyarakat karena lebih mementingkan pencapaian kuantitas diikuti proses top down dan tidak transparan
3. JPS mematikan keswadayaan masyarakat yang telah ada
4. Terjadinya partisipasi semu, karena keikutsertaan masyarakat lebih disebabkan karena tekanan
5. JPS bermuatan politik yang dimanfaatkan oleh interest politik tertentu
6. JPS membuat Departemen dipemerintahan tidak terkoordinasi dan croos sectoral.

Pada era reformasi, Bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai melepaskan dirinya dari krisis ekonomi dan mulai membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan yang semakin banyak sebagai dampak dari krisis ekonomi. Perubahan besar yang dilakukan adalah pada sistem pemerintahan, diubah dari sentralisasi menjadi Desentralisasi. Pada sistem sentralisasi pemerintah pusat terlalu banyak campur tangan dan tidak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan kurang mengena dengan aspirasi masyarakat, dan juga terjadi banyak kesenjangan dan ketimpangan antara daerah dan juga antar kota denagn pedesaan. Pada sistem desentralisasi ini pemerintah pusat tidak terlalu mencampuri urusan kebijakan yang dilakukan didaerah lagi sebab daerah yang lebih tau kondisi daerahnya, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dan pemberi dana bagi pembangunan daerah masing-masing berdasarkan perencanaan yang diusulkan oleh daerah masing-masing. Dalam hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan, ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mulai dari perbaikan pelaksanaan jaring pengamanan sosial (JPS), sampai dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada masa pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan baik itu secara nasional atau kebijakan daerah masing-masing dalam langkah penanggulangan kemiskinan. Antara lain dengan adanya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat memperingan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, kemudian program beras miskin atau raskin dan progam pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang tentunya ditujukan untuk menekan atau meringankan beben dan jumlah kemiskinan.

Berikut adalah gambaran kondisi angka kemiskinan di Indonesia

Sumber Internet (BPS)

Faktor Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

1. Stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan hukum
2. Kebijakan perundang-undangan yang masih dinilai belum maksimal mendorong penanggulangan kemiskinan, dan belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
3. Kurangnya sarana transportasi dan informasi
4. Kultur Budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Langkah-Langkah yang dapat dilakukan untuk penanggulangan

Adapun langkah-langkah penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang juga melibatkan seluruh stackholders dan mengikut sertakan masyarakat adalah

1. Penciptaan stabilitas ekonomi makro, sistem finansial dan iklim investasi yang kondusif
2. memperbaharui dan lebih memberdayakan masyarakat dalam program jaring pengamanan sosial (JPS)
3. Trasformasi sektoral (dari Informal ke formal)
4. Pembentukan UKM-UKM yang lebih memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan kultur dan budaya masing-masing daerah.
5. Sosial corporate Responsibility
6. Desentralisasi fiskal yang lebih berpihak pada masyarakat miskin
7. Membangun dan memperluas sarana transportasi dan informasi supaya bisa sampai ke masyarakat miskin.
8. Turun ke masyarakat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi kekurangan dan cara bagaimana yang dapat diambil untuk penanggulangan kemiskinan yang sesuai untuk masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

1. Kondisi dan situasi yang dihadapi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, merupakan gambaran keterbatasan dan ketidak mampuan pemerintah dalam memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya.
2. Perlunya adanya kebijakan pemerintah yang memihak ke masyarakat miskin yang melibatkan masyaraat miskin dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia
3. Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan juga seluruh stakeholders dan masyarakat dalam menanggulangi dan menciptakan kondisi yang bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. W.I.M. Poli. 2006. Suara Hati yang Memberdayakan, Pustaka Refleksi.

2. W.I.M. Poli. 2007. Modal Sosial Pembangunan, Hasanuddin University

Press. Makassar.

3. W.I.M. Poli. 2008. Bahan Kuliah Ekonomi Perencanaan dan Strategi

Pembangunan. Makassar.

4. UNDP.2004.Indonesia Human Development Report. The Economis of

Democracy. BPS. BAPPENAS.

5. Indonesia Construsting a New Strategy for Proverty Reduction.

East Asia & Pacific Region. World Bank Office Jakarta.

6. United Nation. Laporan Pencapaian Milenium Development Goals

Indonesia. 2007.

7. Lembaga Penelitian SMERU.2006. Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Partisipatoris.

8. Badan Pusat Statistik.2007, Tingkat Kemiskinan di Indonesia

9. Lembaga Kajian Pelangi.2007. Kemiskinan dan Perubahan Iklim di Mata

Dunia. Yayasan Pelangi Indonesia. Jakarta.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Teknologi Informasi dan

Komunikasi; Strategi Peduli Kemiskinan. UNDP